Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas PROJO mengkritik rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan vaksin booster tidak gratis untuk seluruh rakyat alias berbayar.

Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Gratis untuk Rakyat DPP PROJO Panel Barus mengatakan vaksin booster berbayar pada dasarnya adalah bisnis pandemi.

Ia mengingatkan bahwa perintah Presiden Joko Widodo pada awal Januari lalu sangat jelas, yakni vaksin booster gratis untuk rakyat karena kesehatan masyarakat adalah yang utama.

Presiden Jokowi tidak memilah penerima vaksin booster dari kalangan masyarakat umum atau kalangan pengusaha. 

Namun, saat ini Kementerian Kesehatan berupaya mengadakan vaksin booster Gotong-Royong yang berbayar.

"Perintah Pak Jokowi akan ditelikung dengan vaksin booster berbayar. PROJO menolak vaksin booster berbayar, menolak bisnis pandemi!" kata Panel Barus dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Projo Ingatkan Jangan Ada Pihak yang Ambil Keuntungan Program Vaksin Booster Gratis untuk Rakyat

Panel menegaskan bahwa jangan ada yang membelokkan perintah Presiden Jokowi untuk vaksin booster gratis menjadi bisnis pandemi.

Rakyat menyaksikan pidato Presiden Jokowi bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat. 

Upaya membisniskan vaksin booster sama saja mencoreng niat baik dan tanggung jawab dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Ia pun menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Covid-19 varian Omicron terus merajalela di tengah pemberian vaksin booster sejak pertengahan Januari yang lalu.

Berbagai komponen masyarakat, termasuk PROJO, kini sedang giat memberikan vaksin booster gratis.

Baca juga: Projo Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet: Bersihkan yang Tak Sesuai Visi Presiden

Masyarakat antusias menerima vaksin booster dengan harapan pandemi segera berakhir sehingga aktifitas ekonomi dan kemasyarakatan pulih kembali.  

"Tapi kemudian muncul rencana vaksin booster berbayar. Ini sangat menyakiti hati masyarakat," ujar Panel Barus.

Ia menegaskan PROJO tetap konsisten 'Setia di Garis Rakyat' dengan menolak vaksin booster berbayar.

Penolakan serupa pernah disampaikan PROJO terhadap vaksin Covid-19 berbayar dan tes antigen mahal.

PROJO mengingatkan jangan ada pihak-pihak yang menelikung kebijakan vaksin booster gratis di tengah harapan masyarakat untuk hidup normal dna terbebebas dari Covid-19.

Menurut Panel Barus sikap PROJO sangat jelas, yaitu vaksin Covid-19 adalah hak rakyat yang tidak bisa dikurangi di masa sulit pandemi Covid-19.

Baca juga: Projo: Segera Bersihkan Pemerintah dari Mafia Bisnis Pandemi

Negara, dalam hal ini pemerintah, wajib memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggratiskan vaksin Covid-19 dan vaksin booster.