Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan imunitas di tengah masyarakat.

Tidak hanya orang dewasa, kini pemerintah pun telah membuat kebijakan vaksin Covid-19 untuk anak-anak.

Terkait hal ini Indikator Politik Indonesia pun melakukan survei pada orangtua terkait vaksinasi Covid-19 anak-anak.

Penelitian dilakukan pada 15 Januari - 17 Februari 2022.

Responden yang diambil dari total populasi adalah sebanyak 626 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengisi kuensioner secara online dengan format computer sistim web interview.

Survei ini dilakukan sebelum program vaksinasi pada anak bawah usia 12 tahun dilaksanakan.

"Waktu itu masih rencana, sekarang sudah berjalan program. Kita tanyakan seberapa setuju ibu dan bapak dengan rencana pemberian vaksin bagi anak usia 3-12 tahun," papar Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, DR Rizka Halida dalam konferensi pers virtual, Minggu (20/2/2022).

Baca juga: UPDATE Capaian Vaksinasi Covid 20 Februari 2022: Dosis Lengkap 140 Juta, Booster 8 Juta

Hasilnya, menurut survei ada sekitar 42,4 persen setuju.

Dan responden yang menjawab sangat setuju adalah 6,2 persen.

Jika dijumlahkan maka ada 48,6 persen orangtua yang setuju.

Tapi di sisi lain, banyak pula orangtua yang tidak setuju jika anak melakukan vaksinasi Covid-19 yaitu sebanyak 34,6 persen.

Sedangkan orangtua yang sangat tidak setuju adalah 10,4 persen.

Jika ditotal, orangtua yang tidak setuju anak usia 3-12 tahun divaksin Covid-19 adalah 45 persen.

"Kalau kita bandingkan lagi dengan survei tatap muka Desember 2021, mayoritas tidak setuju yaitu sekitar 63,2 persen. Sedangkan setuju 34,2 persen. Di survei online kali ini cenderung tidak setuju 45,1 sedangkan cenderung setuju 48,7 persen," ungkap Rizka lagi.

Sehingga ia menyebutkan saat ini semakin banyak warga yang setuju pemberian vaksin untuk anak. Namun jika dilihat dari segi sosial-demografi, secara umum memang juga terjadi pembelahan.

Yaitu pendapat dan sikap warga dari kategori gender, usia, etnis, agama pendidikan, pekerjaan dan pendapatan cenderung bervariasi.

Untuk etnik Jawa, cenderung setuju dan lebih banyak setuju.

Baca juga: Dua Warga Kupang Timur Jadi Tersangka Pemalsuan Kartu Vaksin

Akan tetap untuk etnik Madura, cenderung lebih banyak tidak setuju.

Begitu juga etnik Minang. Cenderung tidak setuju.

Kalau dilihat dari kategori agama, kelompok non Islam cenderung setuju.

Sedikit saja yang menyebutkan tidak setuju.

Sedangkan berdasarkan pendapatan, orang yang bekerja wiraswasta atau memiliki usaha cenderung tidak setuju.

Pendapatan lebih tinggi cenderung setuju.

"Ada kelompok yang cenderung berdasarkan wilayah setuju yaitu Banten dan DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Bali. Sedangkan wilayah yang cenderung tidak setuju adalah Jawa Barat,"tambahnya lagi.(*)