Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pakar kesehatan FKUI Prof Tjandra Yoga Aditama mengusulkan, diskusi G20 juga membahas standarisasi vaksin dan tes Covid-19 secara global.

Ia mengatakan, saat ini dalam pembahasan G20 telah dibahas terkait variasi aspek kesiapan teknologi digital masing-masing negara, dan juga bagaiman dunia internasional menanggapi perlu tidaknya semacam "paspor kesehatan".

"Hari ini masih dilanjutkan diskusi G20 tentang standardisasi info kesehatan seperti vaksin, test kalau orang akan bepergian antar negara, dengan teknologi digital," kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Indonesia Konsultasi Persiapan KTT G20 di Tengah Krisis Rusia - Ukraina

Baca juga: Karantina Tidak Wajib Bagi PPLN, Tapi Harus Penuhi Syarat Negatif PCR hingga Wajib Vaksin Lengkap

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara menuturkan, sistem yang akan dibuat harus dapat mengakomodir bila ada perkembangan vaksin, khususnya untk Covid-19.

"Dapat saja di waktu mendatang digunakan vaksin yang berbeda, atau kebijakan vaksinasi yang berbeda pula. Artinya kebijakan masuk ke negara dapat berbeda juga di waktu mendatang," tutur dia.

Kemudian pula dengan kebijakan tes Covid-19, bukan tidak mungkin akan berbeda sesuai perkembangan ilmu.

"Karena standarisasi ini dimaksudkan juga untuk masalah-masalah kesehatan sesudah Covid-19 maka variasi bentuk tes diagnosis dan juga penanganannnya (bisa vaksin, bisa obat dll.) juga mungkin saja akan saling berbeda antar penyakit, sehingga standar yang akan dibuat tentu baik kalau mengakomodir berbagai kemungkinan yang ada," jelas Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI

Seperti diketahui bahwa berbagai sistem serupa terus dikembangkan berbagai organisasi internasional lain.

Nantinya jika telah mencapai kesepakatan di forum G20 tentang sistem info digital untuk perjalanan antar negara ini (atau setidaknya rekognisinya), maka tentu akan jadi kesepakatan dalam 20 negara ini.

Untuk dapat dijadikan kesepakatan global untuk seluruh negara maka sistem ini perlu jadi keputusan resmi pula dari badan dunia seperti WHO, ICAO, dan lain-lain.

"Untuk WHO misalnya, idealnya dalam bentuk bagian resolusi atau setidaknya "decision" dalam forum World Health Assembly (WHA) misalnya," ungkap Prof Tjandra.