YKMI Layangkan Keberatan Terkait Keputusan Menkes Mengenai Putusan MA
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan keberatan terkait keputusan Menteri Kesehatan mengenai jaminan vaksin halal.
Penulis: Erik S
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan keberatan terkait keputusan Menteri Kesehatan mengenai jaminan vaksin halal.
Keberatan itu karena Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan uji materi mengenai jaminan vaksin halal yang diputus pada 14 April 2022.
Sementera keputusan Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 Tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada 28 April 2022 belum sesuai putusan MA.
YKMI melayangkan Keberatan administrasi yang dikirimkan Jumat, 27 Mei 2022.
Kuasa hukum YKMI Amir Hasan mengatakan keberatan tersebut merupakan mekanisme yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
“Keputusan Menkes itu, bukti tidak mematuhi Putusan MA,” kata Amir Hasan dalam keterangannya.
Alasan Keberatan itu dilayangkan, diterangkan Amir karena Keputus Menkes itu menetapkan tentang jenis vaksin yang digunakan untuk Covid-19 masih menggunakan vaksin yang nonhalal.
Baca juga: Ahli Ingatkan Dampak Pandemi Covid-19 Dapat Picu Wabah
“Sementara perintah Putusan MA, mewajibkan pemerintah menjamin kehalalan vaksin, ini jelas pembangkangan eksekutif pada yudikatif,” katanya lagi.
YKMI juga menilai bahwa jenis vaksin yang disediakan tidak memuat informasi yang rinci mengenai vaksin yang sudah halal.
“Masyarakat tidak diberikan transparansi informasi tentang kehalalan vaksin, ada apa dengan Menkes? Mengapa tak patuhi Putusan MA dan UU Jaminan Produk Halal, ini jelas merugikan umat Islam,” kata kuasa hukum YKMI yang lain, Ahsani Taqwim Siregar.
Dalam Keputusan Menkes tersebut, menetapkan jenis vaksin PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd., dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd.
Baca juga: 15 Orang Positif COVID-19 di GPDRR, 3 Warga Negara Indonesia, Satgas: Tertangani dengan Baik
“Vaksin halal yang dimasukkan sangat sedikit sekali, vaksin nonhalalnya lebih banyak,” kata Amir Hasan.
Dalam surat keberatan administrasi itu, YKMI menuntut supaya Menkes mencabut dan merevisi Keputusan Menkes tersebut.
Tanggapan Kemenkes
