TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut puncak kasus Covid-19 akan terjadi pada bulan Juli. 

Yakni pada minggu kedua dan ketiga bulan Juli. 

Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 yang diterima Tribunnews,  kasus positif Covid-19 pekan kemarin mencapai  di atas 1.000 kasus setiap harinya. 

Dari hal itu, Jokowi meminta vaksin booster lebih dimasifkan. 

Mengingat capaian vaksin booster di Indonesia masih rendah yaitu 24,5 persen yakni 51.180.596 dosis dari target 208.265.270 dosis. 

Baca juga: 2 Minggu Lagi, Masuk Mal Wajib Sudah Vaksin Booster

"Yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus (Covid-19)."

"Dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, di minggu kedua atau minggu ketiga."

"Saya minta Kapolri, Panglima TNI dan juga Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan."

 "Terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antar masyarakatnya tinggi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas evaluas PPKM di Istana Merdeka, Senin (4/7/2022), sebagiamana dilansir Kompas.com. 

Lanjut Jokowi juga mengatakan, pemerintah perlu menggencarkan protokol kesehatan, agar kasus harian Covid-19 terkendali.

"Ini penting karena kita tidak mau pengendalian Covid-19 ini bisa mengganggu ekonomi," katanya

Wajib Booster Masuk Mal dan Transportasi

Upaya pemerintah dalam memasifkan vaksin booster juga dengan mewajibkan aturan penggunaan vaksin ketiga ini di ruang publik hingga alat transportasi. 

Syarat vaksinasi booster diterapkan seperti di pusat perbelanjaan (mal) hingga tempat kerja akan diterapkan paling lambat dua minggu lagi.

Keterangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, Jerman hingga Singapura. 

Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Namun, masyarakat diminta tetap waspada. 

Baca juga: Pakar Epidemiologi Nilai PPKM Level 2 Sebagai Payung Strategi Pengendalian Covid-19

Luhut menuturkan kenaikan kasus Covid-19 diakibatkan oleh subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang juga ditemui di beberapa negara lain.

Pemerintah akan mengeluarkan sejumlah aturan yang akan mendorong vaksin booster lebih luas.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster," 

"Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," ucap Luhut, Senin (7/4/2022) sebagiamana dilansir Tribunnews. 

Lanjut Luhut, agar meluasnya pandemi Covid-19 ini bisa dikendalikan, maka pemerintah juga masih akan mengandalkan pembatasan aktivitas melalui PPKM.

"Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan."

"Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala," kata Luhut. 

Respons DPR soal Wajib Vaksin Booster saat Masuk Mal

Diwartakan Tribunnews, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons positif keputusan tersebut.

Kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan cakupan vaksin dan mencegah penularan Covid-19.

"Strategi itu sangat positif. Apalagi dengan situasi terkini penyebaran Covid-19 masih sangat dinamis."

"Di dunia global pun kondisi naik turun, sehinga harus jadi perhatian bersama," kata Rahmad, Senin (4/7/2022).

Rahmad menduga partisipasi publik untuk divaksin sudah mulai mengendur jadi penyebab Presiden Joko Widodo mengeluarkan strategi tersebut.

Harapannya, dengan strategi yang sedikit memaksa masyarakat ini, cakupan vaksinasi naik dan bisa mencapai standar yang sudah WHO tetapkan.

Ia juga mengatakan, agar masyarakat menyadari, Covid-19 varian Omicron dengan beberapan varian turunannya masih berbahaya untuk yang belum mendapatkan vaksin lengkap.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Erik S/Srihandriatmo) (Kompas.com/Dani Prabowo)