Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan kajian sains.

Pencabutan PPKM juga telah mempertimbangkan masukan dari para epidemiolog.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pernyataan pers terkait pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (30/12/2022).

“Artinya pencabutan PPKM ini tidak asal cabut.  Dilandasi kajian kjian sains, temasuk masukan masukan dari para epidemiolog,” kata Jokowi.

Sejumlah data menjadi bekal pemerintah dalam mencabut PPKM.

Diantaranya, Indonesia termasuk satu dari empat negara G20 yang dalam 10-11 bulan berturut turut tidak mengalami gelombang Pandemi.

“Kita ingat saat puncak delta kita berada pada angka 56 000 di Juli 2021, dan Februari 2022 kita alami lagi puncak tren karena Omicron berada diangka 64000 kasus harian. Saya kira data data ini perlu saya sampaikan,” katanya.

Selain itu kata Presiden, kasus harian Covid-19 hanya 685 kasus per 29 Desember kemarin.

Kemudian angka kematian berada di angka 2,39 persen dengan BOR berada di angka 4,79 persen.

“Kemudian ICU harian di 297 (kasus)” katanya.

Baca juga: Meski PPKM Dicabut, Status Darurat Kesehatan Nasional Masih Berlaku

Pencabutan PPKM kata Jokowi juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk.

Angka Sero survei pada Desember 2021 sebesar 87,8 persen kemudian pada Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen.

“Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi dan jumlah vaksinasi sampai hari ini berada di angka 448.525.478 dosis,” katanya.