Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sempat bermeditasi selama tiga hari berturut-turut sebelum mengambil kebijakan pada saat Pandemi Covid-19 melanda.

Sebab, kata Jokowi, beragam desakan untuk menerapkan sistem lockdown saat pandemi Covid-19 membuatnya sulit mengambil keputusan.

Pasalnya, selama dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi mengaku belum memiliki pengalaman untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang terjadi bahkan di seluruh dunia.

"Saya semedi tiga hari, memutuskan lockdown atau tidak. Karena tak punya pengalaman semuanya mengenai itu," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan Covid-19 di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Jokowi: Jika Pemerintah Terapkan Lockdown, Rakyat Pasti Rusuh dan Negara Tak Bisa Kasih Bantuan

Kemudian, Presiden Jokowi memilih untuk tidak melakukan lockdown usai bermeditasi selama tiga hari itu. Sebab kata dia, penatapan lockdown dinilai mampu menimbulkan kerusuhan terhadap masyarakat.

Artinya, perekonomian masyarakat bakal terasa sulit lantaran akses mencari nafkah sangat minim bahkan tidak ada celah.

"Saat itu, misalnya kita putuskan lockdown hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat tak memiliki peluang kecil mencari nafkah, semua ditutup," tegas Presiden Jokowi.

"Negara tak bisa memberi bantuan kepada rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," sambungnya.

Lakukan Pembatasan Sosial

Akhirnya, Jokowi pun mengambil sikap untuk tidak melakukan lockdown saat awal pandemi. Padahal di saat yang bersamaan, banyak kalangan mendesak agar pemerintah melakukan lockdown.

"Pada saat lockdown, rapat menteri 80 persen lockdown. Karena semua negara itu. Enggak ada DPR, partai, semuanya lockdown," tuturnya.

Menurutnya, atensi dari beragam kalangan itu justru membuatnya hati-hati dalam mengambil keputusan.

"Tekanan-tekanan seperti itu pada saat alami krisis dan kita tak jernih dan kita tergesa, sangat bisa keliru," papar Jokowi.

Namun, Presiden Jokowi bersyukur karena pandemi membuat seluruh pihak saling bergotong royong dari pusat hingga desa.

"Tapi pengalaman ini kemudian yang membuat seluruh perangkat pemerintah bisa bekerja sama, satu di antaranya mencapai suntikan vaksin juga 448 juta suntikan di tengah kendala geografis di Indonesia," tukasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah memang tidak pernah menerapkan lockdown selama pandemi Covid-19 melanda hampir tiga tahun tanah air. Namun, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang awalnya berlaku pada 17 April 2020.

Seiring berjalannya waktu, istilah PSBB pun diganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11 Januari 2021. Perubahan nama ini, lantaran kasus Covid-19 saat itu dinilai terkendali.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kesulitan Awal Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia hingga PPKM Dicabut

Namun ternyata, pemerintah menganggap PPKM Jawa-Bali dianggap tidak efektif lalu diganti PPKM Mikro. PPKM Mikro berfokus pada penanganan komunitas masyarakat hingga uni terkecil di level RT/RW.

Pasca libur Lebaran 2021, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Mikro selama 14 hari mulai 22 Juni 2021.

Setelah penebalan PPKM Mikro kembali dianggap tidak efektif lantaran kasus Covid-19 terus naik hingga menembus sekitar 20 ribu kasus per hari, maka Jokowi menerapkan istilah baru bernama PPKM Darurat dikutip dari laman Kominfo.

Keputusan ini, diterapkan terhadap 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Jawa-Bali.

Kemudian, istilah PPKM pun kembali diterapkan hingga akhirnya resmi dicabut pemerintah pada 30 Desember 2022 lalu.

Berhasil Atasi Pandemi

Jokowi menyampaikan sulitnya setiap negara di dunia mengatasi pandemi Covid-19. Sebuah wabah yang belum pernah terjadi, menurut Jokowi, tidak ada satupun negara yang tidak kebingungan.

Namun, Presiden Jokowi menilai, Indonesia berhasil melewati masa-masa pandemi selama tiga tahun ini

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan terimakasih kepada bapak ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi," kata Jokowi saat membuka Rakornas Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023, Kamis (26/1/2023).

Jokowi menyebut, penanganan pandemi Covid-19 menjadi tantangan berat karena tidak ada pakem untuk menyelesaikan persoalan kesehatan global ini.

"Sebuah tantangan yang sangat berat, sebuah persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu," urainya.

Presiden mengatakan tekanan tidak hanya datang dari sisi kesehatan tapi juga ditekan dari sisi ekonomi. Oleh sebab itu kebijakan gas dan rem antaran kesehatan dan ekonomi tidak dilakukan pemerintah.

"Melakukan manajemen gas dan rem itu juga bukan sesuatu yg mudah begitu itungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh, tetapi begitu gasnya terlalu kenceng juga, pandeminya juga bisa naik," tegas dia.

"Tidak mudah, menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara," imbuhnya.

Presiden juga menceritakan kondisi keuangan negara saat masa-masa awal pandemi Covid-19. Menurutnya, keuangan negara kalan itu sangat berat karena penerimaan negara yang turun drastis.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Mereda, Sri Mulyani: Dana Kesehatan Dialihkan ke Penanganan Non-Covid 19

"Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik 12 persen, kesulitan-kesulitan seperti inilah yang memberikan pengalaman besar kepada kita semuanya," ungkap dia.

Jokowi menambahkan bahwa berkat kerja keras pemerintah dari tingkat pusat hingga desa, juga TNI dan Polri, Indonesia bisa masuk ke tahap transisi.

"Setelah PPKM kita cabut kita akan masuk tahap transisi tetapi kita tetap harus waspada," paparnya.