"Ini juga sebaiknya gratis, saya kira pemerintah tidak punya pilihan lain selain memberikan program ini secara gratis untuk mereka," tuturnya.

Dicky menyampaikan bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan terkait secara gratis.

"Ketika suatu penyakit menjadi KLB (Kejadian Luar Biasa pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan terkait secara gratis.

"Ketika suatu penyakit menjadi KLB, ada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan, harusnya gratis oleh pemerintah," kata Dicky menambahkan.

Terutama usai libur panjang natal dan tahun baru, terjadi beberapa lonjakan kasus di beberapa daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.

Meski diatur batas terakhir vaksin Covid-19 gratis hingga 31 Desember 2023, pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan ini.

Setidaknya, kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bisa ditunda hingga waktu yang pas.

Kurniasih memandang, saat ini kasus Covid-19 di Indonesia kembali naik termasuk karena adanya varian JN 1.

“Justru di akhir tahun ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan 1 kematian sehingga pemberlakuan kebijakan ini dirasa kurang tepat waktunya,” ucap Kurniasih.

“Justru di akhir tahun ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan 1 kematian. Sehingga pemberlakuan kebijakan ini dirasa kurang tepat waktunya," paparnya.

Kurniasih menyebut, Covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menuju endemi.

Persebaran penyakit ini masih ada dan nyata sedangkan dengan jumlah penduduk besar, amat mungkin masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat cakupan vaksin.

"Jika masih dibebani anggaran vaksin Covid entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," terang Politisi Fraksi PKS ini.