TRIBUNNEWS.COM – Insiden Tolikara yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu telah mencoreng kerukunan umat beragama di sana. Padahal, masyarakat Papua sejak dulu telah terkenal sangat toleran dan saling menghargai dalam hal agama.

Insiden Tolikara ini menunjukkan pemerintah seharusnya menangani serius pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin membuat Papua bergejolak.

Menurut Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, para pelaku yang terlibat dalam insiden Tolikara harus diproses hukum, baik yang terlibat langsung maupun otak di balik insiden.

“Pemerintah harus bergerak cepat dan fokus, agar insiden ini tidak merembet ke mana-mana,” ujar Fahira di Jakarta, Senin (20/7/2015) lalu.

Keamanan di Papua saat ini, menurut Fahira, belum diimbangi dengan pendekatan keamanan manusia, sehingga apa pun persoalan yang terjadi di Papua selalu dianggap bersifat keamanan.

Padahal, dengan adanya insiden Tolikara tersebut, jelas Fahira, menjadi tanda pemerintah kurang mengantisipasi isu agama di Papua.

“Yang selama ini dianggap baik-baik saja ternyata bisa menjadi potensi konflik luar biasa melebihi gerakan separatis,” ucapnya.

Dengan demikian, Fahira mengharapkan, insiden tersebut dapat mengubah sudut pandang semua stakeholder yang terlibat di Papua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama atau masyarakat dalam memandang persoalan yang terjadi.

Menurutnya, isu agama saat ini sedang “dimainkan” untuk memecah rasa persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Papua. Oleh karena itu, ia menyarankan sekecil apa pun benih perpecahan yang timbul harus segera dikomunikasikan solusinya.

Selain itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI itu juga mendesak pemerintah terus mengkomunikasikan perkembangan penanganan insiden Tolikara, sehingga tidak ada informasi yang simpang siur dan membingungkan masyarakat.

Sementera terkait imbauan supaya umat Muslim menahan diri beberapa waktu lalu, menurut Fahira, idealnya harus disertai kerja cepat dan tepat dari pemerintah untuk mengusut kasus insiden ini.

“Yang paling penting adalah rasa keadilan dan kemanusiaan publik yang terusik dapat segera dipulihkan,” ujarnya.

DPD RI sendiri melalui Ketua Irman Gusman telah menyatakan solidaritas umat beragama jadi kunci untuk memelihara stabilitas nasional, sehingga insiden seperti di Tolikara tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Ikuti terus perkembangan terbaru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.