TRIBUNNEWS.COM – Informasi adalah kunci. Barangkali begitu ungkapan yang tepat ketika menangani peristiwa konflik yang sensitif.

Tanpa informasi yang kredibel dan jelas, kebijakan yang dikeluarkan terkait konflik akan minim kualitas. Akhirnya, bukan tidak mungkin banyak pihak yang dirugikan secara materi maupun non-materi.

Hal itu juga yang bisa terjadi dalam insiden Tolikara. Dalam pemberitaan yang ramai di berbagai media massa, informasi yang jelas dan tidak memancing kerusuhan adalah hal yang harus diutamakan.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan hal tersebut pada Kamis (23/7/2015). Menurutnya, semua pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah harus cepat meluruskan segala informasi yang beredar soal insiden yang terjadi di tanah Papua tersebut.

Biasanya, menurut Farouk, konflik bisa cepat membesar jika ada berita bohong (hoax) yang tersebar ke masyarakat. Jika sudah seperti itu, investigasi lapangan yang dilakukan berbagai pihak menjadi tidak berarti lagi.

“Saya menyayangkan informasi utuh kerusuhan Tolikara baru dikeluarkan pemerintah sekitar 6 jam setelah kejadian. Kecepatan merilis informasi dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat sipil yang objektif adalah kunci isolasi konflik,” tegas Farouk dalam keterangannya.

Wakil Ketua DPD RI ini pun melanjutkan, pihaknya berharap kejadian seperti di Tolikara tidak terulang lagi di masa depan.

Pemerintah, pemimpin umat beragama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan harus bisa menguatkan jaringan perdamaian agar masalah ini dapat diselesaikan.

Pencegahan yang dapat dilakukan, menurut Farouk, salah satunya dengan menciptakan suasana cross-protection atau saling memberikan perlindungan antar umat beragama.

Satu bentuk konkretnya adalah tidak menyebarkan informasi yang kabur dan cenderung memanas-manasi situasi.

Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pun meminta media massa dan netizen turut memberdayakan situasi yang kondusif.

“Saat ini aparat keamanan sudah bisa menciptakan situasi kondusif di tempat kejadian perkara. Diharapkan, publik, terutama netizen di media sosial, jangan lagi memanas-manasi situasi, karena tidak ada gunanya,” tandas Farouk.

Di era media sosial seperti ini, lanjut Farouk, sudah seharusnya para pemimpin agama bisa saling berkomunikasi intensif dan menjamin ketenteraman hidup umatnya bersama masyarakat lain yang berbeda.

DPD RI pun menjamin penuh kebebasan umat beragam di Indonesia, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ibadah. Larangan beribadah Shalat Id jelas merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan demikian, insiden yang terjadi di Tolikara merupakan sebuah peringatan keras akan maraknya fundamentalisme di tanah air. Pemerintah, imbuh Farouk, harus serius menangani peristiwa ini.

Sebelumnya, DPD RI juga telah mendesak pemerintah menindak tegas pihak yang tak bertanggung jawab dalam insiden Tolikara, agar solidaritas umat beragama yang selama ini terjalin di Papua tidak menjadi korban atas simpang siurnya informasi yang menyesatkan soal insiden tersebut. (advertorial)

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.