TRIBUNNEWS.COM – Sebagai negara yang terletak di daerah tropis, tentu ada satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah kekeringan dan kemarau panjang yang kerap kali melanda sejumlah daerah.

Apalagi belakangan terdapat fakta yang cukup membuat banyak pihak khawatir, yakni El Nino. Fenomena alam tersebut oleh beberapa pihak dijadikan penyebab utama bencana kekeringan dan kemarau yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini.

Hingga akhir Juli 2015 sendiri, setidaknya 16 provinsi telah mengalami kekeringan dengan total 111 ribu hektar lahan pertanian yang hasil produksinya terancam.

Berbagai lembaga memprediksi, El Nino masih akan berlangsung sampai November 2015. Akibatnya, kondisi iklim di wilayah Indonesia yang berada di bagian selatan khatulistiwa menjadi kurang stabil.

Bahkan, pada bulan November diprediksi pengaruh El Nino tersebut semakin kuat. Tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang.

Akibatnya, awal musim hujan 2015/2016 diprediksi akan mundur di beberapa wilayah.

Mengingat pentingnya antisipasi menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang tersebut, DPD RI sebagai lembaga negara yang menjadi representatif daerah mendesak para kepala daerah serius memperhatikan dampak bencana tersebut ke masyarakat.

Menurut Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, persoalan kekeringan dan kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus segera ditanggapi berbagai kementerian dan pemerintah daerah terkait.

Jika tidak ada langkah taktis untuk mengatasi dua masalah tersebut, kerugian besar dapat menjadi akibatnya.

Sebagai salah satu solusinya, Farouk melanjutkan, pemerintah sebenarnya memiliki dana cadangan penanggulangan bencana yang sifatnya on call dalam APBN. Hal tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu jika bencana kekeringan dan kemarau memiliki efek dan pengaruh yang besar.

Farouk juga mengatakan, DPD RI mendesak para kepala daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera meningkatkan koordinasi untuk meminimalisir dampak kekeringan yang sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Di samping hal itu, DPD RI sendiri terus memantau kesiapan daerah dalam melakukan langkah antisipasi kekeringan, terutama di daerah yang telah terkena bencana, seperti Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kekeringan kali ini memberikan dampak yang luar biasa, baik di sektor pertanian maupun sumber daya air bagi masyarakat. Karenanya perlu usaha mitigasi yang maksimal dari semua pihak untuk menanggulangi bencana ini,” tegas Farouk dalam keterangannya pada Rabu (5/8/2015).

Bencana kekeringan dan kemarau panjang yang telah terjadi itu tentu perlu menjadi perhatian bersama. Selain mendesak pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak lain segera berkordinasi, DPD RI juga mengharapkan masyarakat senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi bencana tersebut.

Dengan demikian, bencana kekeringan dan kemarau panjang yang melanda pun dapat diubah sifatnya menjadi tantangan untuk saling memperkuat solidaritas dan peran masing-masing elemen masyarakat.

Para petani yang merasakan langsung dampak kekeringan itu pun dapat menjalankan kembali aktivitas pertaniannya dengan tenang.

“Jangan sampai daerah mengalami kerugian yang besar, akibat terlambat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan bencana kekeringan dan kemarau panjang,” ujar Farouk menegaskan opini DPD RI terhadap dua masalah yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia beberapa minggu terakhir ini. (advertorial)

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.