TRIBUNNEWS.COM - Isu kelangkaan pupuk subsidi untuk petani mendominasi meteri Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, yang meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua DPD RI yang juga senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memang dimaksud untuk membicarakan isu-isu strategis di delapan provinsi yang masuk Sub Wilayah Barat II.

“Silakan dalam pertemuan ini, delapan provinsi yang hadir untuk memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk nanti kita masukkan sebagai agenda di alat kelengkapan masing-masing, maupun menjadi concern pimpinan,” buka LaNyalla dalam pertemuan yang digelar di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu, (9/1/2021) siang.

Pertemuan yang berlangsung Sabtu (9/1/2021) hingga Senin (11/1/2021) pagi itu dihadiri sejumlah Senator, di antaranya Sylviana Murni, Fahira Idris, Bambang Sutrisno, Bustami Zainudin, Ahmad Bastian, Abdul Hakim, Bambang Santoso, Eni Sumarni, Oni Sumarwan, Asep Hidayat, Habib Ali Alwi dan TB Ali Ridho Azhari.

Senator asal Jawa Barat, Lampung dan Bali, menyoal kelangkaan pupuk di musim tanam. Maklum, ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai sentra pertanian. Dikatakan Eni Sumarni, selain kelangkaan pupuk di musim tanam, lahan pertanian di Jawa Barat juga sudah banyak yang beralih fungsi.

“Bahkan sentra pertanian di Indramayu sekarang sudah terancam tergerus. Menyusul pengembangan Kawasan Industri Patimban. Solusinya, kita harus minta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita,” tandas Eni.

Masih terkait pertanian, Eni menyatakan bahwa Indonesia saat ini krisis penyuluh pertanian. Terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.

“Bantuan-bantuan dari pusat di sektor pertanian seringkali tidak match dengan yang diharapkan daerah, ini juga harus menjadi perhatian kita,” imbuhnya.

Sementara Senator Lampung Ahmad Bastian berharap DPD RI menginisiasi agar sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan masuk dalam program strategis pemerintah. Sehingga persoalan klasik, kelangkaan pupuk dan bibit di musim tanam, dan hancurnya harga di saat panen, dapat selesai.

“Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya. Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” pungkasnya.

Sedangkan Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan.

“Terutama menyangkut banjir di DKI Jakarta. Karena persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri di Jakarta. Tetapi melibatkan dua provinsi lain, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

Permen ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2020 itu mengatur enam permasalahan strategis lintas wilayah, yang meliputi penaggulangan banjir, ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan, permasalahan pesisir dan penataan pantai utara, transportasi, dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin Senator Banten Habib Ali Alwi, atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu sore. (*)