Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Selain SKB Tiga Menteri, Pemerintah Juga Mesti Evaluasi Kebijakan Krusial Lain Mengenai Pendidikan

Menurut Sultan B Najamudin keputusan pemerintah melalui SKB tiga menteri terkait penggunaan atribut keagamaan disekolah negeri merupakan langkah tepat

Selain SKB Tiga Menteri, Pemerintah Juga Mesti Evaluasi Kebijakan Krusial Lain Mengenai Pendidikan
dok. DPD RI
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. 

TRIBUNNEWS.COM - Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama) terkait penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah ditanggapi oleh Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin Sabtu (06/02/2021) melalui keterangan tertulis.

Menurutnya keputusan pemerintah melalui SKB tiga menteri tersebut yang mencantumkan keharusan pemerintah daerah dan kepala sekolah mencabut aturan terkait penggunaan atribut keagamaan disekolah negeri merupakan langkah yang tepat.

"Dalam SKB tiga menteri itu saya melihat ada semangat menjaga keluhuran nilai kita sebagai bangsa Indonesia dalam hal toleransi antar umat beragama yang menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa sangat menghormati setiap perbedaan. Dan didalam perbedaan itu tidak boleh hadir sikap pemaksaan terhadap (simbol, ritual ataupun pemahaman) apapun kepada setiap perbedaan," ujarnya.

"Jadi sebagai warga negara Indonesia sudah menjadi tugas kita menjadikan setiap perbedaan sebagai modal dasar persatuan demi menjaga stabilitas nasional serta keutuhan bangsa melalui hidup berdampingan yang damai serta tolerir," tambahnya.

Pria kelahiran Bengkulu empat puluh tahun silam itu tidak hanya menyoroti perihal SKB tersebut, tapi juga perkembangan kehidupan dunia pendidikan di masa Pandemi yang harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan yang mesti di dukung oleh pemerintah.

Menurutnya, pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan dapat mengembangkan diri dalam proses melalui suatu pendidikan tersebut untuk menjaga keberlangsungan tiap individu dalam mempertahankan kehidupannya. Sehingga menjadi insan yang terdidik itu sangat penting dalam memberikan manfaat bagi Negara, Nusa dan Bangsa.

Dalam situasi saat ini pandemi global Covid-19 telah membawa banyak perubahan serta tantangan dalam tatanan kehidupan kita. Bukan hanya diruang sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam ruang (metode) pendidikan.

Khusus dalam kebutuhan keberlangsungan dunia pendidikan saat ini Sultan B Najamudin meminta pemerintah harus menyoroti sekaligus mengevaluasi tentang keberhasilan pembelajaran jarak jauh (daring) yang selama ini dilaksanakan; efektifitas, infrastruktur tekhnologi, sumber daya manusia (pengajar), kurikulum dan daya dukung lainnya.

"Konsekuensi dari tantangan pendidikan dimasa Pandemi saat ini sangat banyak. Jadi pemerintah harus segera mengkaji hal-hal yang juga lebih krusial. Sebab dunia pendidikan kita tidak hanya mengalami masalah sikap toleransi mengenai seragam atau atribut simbol keagamaan, banyak aspek lain yang mesti disiapkan pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan saat ini yang begitu kompleks ditengah hantaman Corona Virus Desease ini," tutupnya. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas