Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komite II DPD RI Dukung Penguatan BNPB

Komite II DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Komite II DPD RI Dukung Penguatan BNPB
dok. DPD RI
Rapat dengar pendapat Komite II DPD RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Komite II DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan revisi memang dibutuhkan untuk memperkuat payung hukum BNPB, baik itu untuk anggaran atau memperjelas koordinasi antara pusat dan daerah. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dipandang perlu untuk diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Pembahasan rapat ini akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI untuk selanjutnya dimasukan dalam DIM usulan ke DPR RI. Diharapkan penjelasan dari BNPB dapat memperkaya pemahaman kami tentang perlunya revisi Undang-Undang,” jelas Puteh.

Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, revisi undang-undang juga perlu mengatur ketentuan penanganan bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 yang tengah melanda bangsa ini. Senator asal Kalimantan Utara ini juga menilai revisi perlu mengakomodir pembentukan unit pelaksana teknis di daerah dan mengkaji kembali aturan penetapan status kebencanaan.

“Dalam draft, di pasal 14 diamanatkan untuk dapat membentuk unit pelaksana teknis di daerah. Selain itu, pasal 7 ayat 2 tentang penetapan status bencana paling lambat 3x 24 jam, ini penting apa kira-kira pertimbangannya soal status penetapan yang terlalu lama,” jelas Hasan Basri.

Anggota Komite II DPD RI asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan pentingnya peningkatan anggaran untuk para relawan, mengingat dana yang ada masih minim. Pencegahan dan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Para relawan turut membantu dan bahkan mereka sendiri berpotensi untuk mengalami bencana, namun anggaran pendukungnya masih sangat kecil, sehingga terkadang berharap bantuan dari donatur. Penting apabila dimungkinkan BNPB dapatkan lebih dalam hal penganggaran,” ujarnya.

Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan, BNPB mengapresiasi revisi yang diinisiasi oleh Komite VIII DPR RI. Menurutnya, revisi penting dilakukan untuk penguatan BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dengan kebencanaan di tanah air.

“Kami apresiasi revisi ini bahkan sudah dibentuk panja. Namun, jika dilihat dalam fungsinya, kami hanya eksekutor, tidak terlibat langsung dalam keputusan tentang badan ini sendiri. Apapun putusan politik yang tertuang dalam undang-undang, kewajiban kami untuk menjalankannya,” ujar Doni.

Lebih lanjut Doni sepakat akan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga dinilai perlu untuk masuk dalam kegiatan literasi di sektor pendidikan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas