Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Jalan dan UU BUMN ke Provinsi Sulawesi Selatan

Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Jalan dan UU BUMN ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/3).

Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Jalan dan UU BUMN ke Provinsi Sulawesi Selatan
dok. DPD RI
Tim Kunker Komite II DPD RI ke Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin (22/3). 

TRIBUNNEWS.COM - Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/3). Kegiatan tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Abdul Hayat Gani.

Dalam kesempatan itu Abdul Hayat Gani menyampaikan, “Semua partisipasi ekonomi dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional-red), hal yang menjadi urgent adalah infrastruktur.”

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selalu mendorong penguatan infrastruktur dan konektivitas antar daerah.

“Hal-hal serapan pengawasan ini penting sebagai stimulan bagi pergerakan ekonomi karena dengan pengerjaan infrastruktur juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” ucapnya lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan data-data akurat terkait dengan kondisi infrastruktur saat ini.
Wakil Ketua Komite II Hasan Basri menyampaikan beberapa catatan krusial yang dihadapi Sulawesi Selatan yaitu permasalahan listrik di Kabupaten Sinjai, permasalahan produksi gula yang masih belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan, dan permasalahan Jalan Poros Pattallassang-Malino Kabupaten yang rusak atau berlubang.

Sementara itu sesi diskusi diawali dengan pemaparan Rachman Ferry Isfianto selaku Asisten Deputi Bidang Industri Semen, Survei, dan Industri Lainnya, Kementerian BUMN. Menurutnya, Kementerian BUMN berharap dapat menampung aspirasi pada acara kunjungan kerja ini sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

“Kementerian BUMN hadir sebagai pembina dan pengawas akan terus memantau kinerja dan performance yang sudah ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saat ini dan Indonesia, terutama ketika kondisi pandemi saat ini,” tuturnya.

Terkait kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Insal, menjelaskan bahwa berdasarkan kondisi jalan pada akhir semester II 2020, jalan yang dalam kondisi mantap (baik dan sedang-red) adalah sebesar 94,39% dan target pada 2021 akhir kondisi jalan yang mantap adalah sebesar 94,51%.

Di lain pihak, Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV, Prakosa Hadi Takariyanto memaparkan kondisi Makassar New Port (MNP) yang digadang-gadang akan menjadi hub di wilayah Indonesia Timur.

“Pelabuhan MNP kelak akan terhubung dengan jalan tol dan kereta api. BKPM juga berjanji akan mempromosikan MNP untuk menarik investor,” ucapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas