TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Kunker kali ini difokuskan pada upaya mencari solusi bersama terhadap Suku Anak Dalam (SAD) atau sering juga disebut Orang Rimba yang tengah berkonflik lahan dengan PT SAL, salah satu perusahaan sawit yang berada dibawah naungan Grup Astra Agro Lestari (PT Astra Internasional).

Hari pertama kunker bersama pada Rabu (9/6) lalu, Fernando Sinaga dan Wakil Menteri ATR/BPN bertemu langsung dengan ratusan SAD pedalaman hutan yang lahannya menjadi konflik sengketa.

Dalam kesempatan tersebut, Fernando dan Wakil Menteri ATR/BPN didampingi oleh anggota Komnas HAM, Sandra Moniaga; Deputy II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan dan Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatur Badri.

Pada kesempatan kunker bersama hari kedua yaitu Kamis (10/6), Fernando Sinaga mengatakan, sebaiknya pemberdayaan SAD yang tersebar di 9 Desa yang ada di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

“PT SAL (Saru Aditya Loka) sebagai perusahaan disini harus menghargai kultur dan kearifan lokal Orang Rimba. Berkoordinasi lah dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten agar pemberdayaan Orang Rimba bisa menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa. Kalau perlu fasilitasi bentuk BUMDes bersama di 9 desa yang ada di Kecamatan Air Hitam yang pengelolaannya melibatkan Orang Rimba," tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Menanggapi sulitnya mengatur administrasi kependudukan Orang Rimba lantaran hidup mereka yang berpindah–pindah, Fernando meminta Pemkab Sarolangun harus hadir memastikan administrasi kependudukan mereka.

“Melakukan identifikasi siapa mereka adalah hak hidup, maka negara dalam hal ini Pemkab Sarolangun harus hadir memfasilitasi agar mereka bisa punya KTP dan BPJS agar problem kemiskinan mereka bisa teratasi. Kami mendukung upaya Bupati yang mengatakan bahwa tinggal 600–an lagi Orang Rimba yang belum ber KTP. Ini harus segera agar mereka juga bisa mengakses Dana Desa”, ujar Fernando. (*)