Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Perekonomian Masih Minus, Komite IV DPD RI Minta Penjelasan Menkeu

Komite IV DPD RI menilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 masih mengalami tekanan yang cukup luar biasa akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Perekonomian Masih Minus, Komite IV DPD RI Minta Penjelasan Menkeu
DPD RI
Komite IV DPD RI Novita Anakotta melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Senin (21/6).  

TRIBUNNEWS.COM - Komite IV DPD RI menilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 masih mengalami tekanan yang cukup luar biasa akibat dampak dari pandemi Covid-19. Padahal, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat extraordinary untuk memitigasi dampak kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kelangsungan dunia usaha.

“Hal tersebut diperparah dengan langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh Pemerintah, sehingga berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi,” ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual di Jakarta, Senin (21/6). 

Novita menambahkan, fokus utama kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri.

Sementara arah kebijakan fiskal yang akan dimuat dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) tahun 2022, difokuskan pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Transformasi ekonomi juga dilakukan melalui reformasi institusional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas,” tegasnya.

Di sisi lain, sambungnya, desain ekonomi makro yang dibuat pemerintah harus efektif dan terukur, sehingga bisa menaikkan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel.

Sementara pada 2022 adalah waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit. “Artinya, pada 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari tiga persen,” tutur senator asal Maluku itu.

Novita menambahkan pada tahun 2021 transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun, meskipun alokasi ini meningkat sekitar 4,1 persen dari tahun 2020. Tetapi terdapat penyesuaian kebijakan refocusing dan penghematan penyaluran TKDD sebesar Rp94,2 triliun untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 secara terpusat.

“Kebijakan itu berdampak penurunan pendapatan APBD yang bersumber dari TKDD. Selain itu itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami tekanan sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas perekonomian di daerah yang diperkirakan menurun sebesar 34 persen,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digadang oleh Presiden Joko Widodo belum direspon oleh debitur. Alhasil, tahun ini KUR mengalami penurunan yang sangat signifikan.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas