TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki kemandirian dan kedaulatan pangan. Sebab, pandemi Covid-19 berdampak pada krisis pangan berkepanjangan sebagaimana disampaikan Badan Pangan Dunia.

LaNyalla menyampaikan hal tersebut saat menjadi keynote speaker di Tasyakuran Panen Raya Porang Nasional 2021 dan Focus Group Discussion (FGD) 'Porang Komoditas Nusantara Menembus Pasar Dunia' yang diselenggarakan oleh Himpunan Petani dan Pengusaha Porang Nusantara (HIPPORA), di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (24/8/2021).

Secara khusus LaNyalla mengutus Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, yang merupakan mitra Kementerian Pertanian untuk hadir di acara tersebut.

“Semua negara berupaya memperkuat ketahanan pangan mereka. Karena tantangan masa depan, yang ditandai dengan era Disruptif di semua lini dan ancaman Perubahan Iklim Global harus dijawab dengan hal itu,” kata LaNyalla.

Menurut LaNyalla, porang sebagai produk tanaman pangan adalah produk strategis sepanjang masa. Keberadaannya selain mendukung ketahanan pangan juga menjadi menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara.

Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, jumlah ekspor komoditas porang pada semester pertama tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 160% dibandingkan semester pertama tahun 2019. Tujuan utama ekspornya ke Tiongkok, Vietnam, Thailand, hingga Jepang dan Korea serta beberapa negara di Eropa.

“DPD RI sangat mendukung secara masif budidaya tanaman Porang yang memiliki keunggulan kompetitif iklim tropis. Apalagi Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan peningkatan ekspor tanaman porang di pasar global karena komoditas ini punya beragam potensi untuk jadi primadona di pasar ekspor,” jelas Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Umbi porang bernilai ekonomis tinggi dan berfungsi sebagai bahan baku berbagai macam industri. Seperti dalam industri makanan, industri kosmetik, industri farmasi, industri kimia dan pembuatan kertas serta industri lainnya.

Namun LaNyalla mengingatkan agar HIPPORA memperhatikan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Sentra Porang di Madiun beberapa waktu lalu. Presiden meminta porang tidak lagi diekspor dalam bentuk umbi. Tetapi harus dalam bentuk olahan, atau produk turunannya.

“Kita berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dengan melibatkan HIPPORA melakukan sinergi untuk secara cepat menjawab arahan Presiden tersebut. Artinya produk olahan atau produk turunan dari Porang harus menjadi road map untuk peningkatan nilai tambah Indonesia,” katanya.

Menurut LaNyalla apa yang dikatakan Presiden Jokowi memang benar. Jika Indonesia tidak memulai membuat produk olahan porang, nantinya bisa kalah dengan negara lain. Sebab, sejarah mencatat, Korea Selatan pernah melakukan penelitian sejumlah produk hayati di hutan Indonesia, terutama tanaman-tanaman herbal. Hari ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memimpin produk-produk obat herbal dari sumber hayati dan hewani.

“Begitu juga Thailand, di tahun 80-an, saat kita swasembada beras, mereka belajar ke sini. Termasuk meminta contoh beberapa Varietas beras kita. Dan hari ini Thailand menjadi eksportir beras. Kemudian ada Vietnam yang pernah belajar di sentra Pembudidayaan Udang di Dipasena, Lampung. Kini mereka salah satu negara eksportir Udang besar di dunia. Ironisnya, tambak Dipasena hari ini dalam kondisi hidup segan mati tak mau,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu LaNyalla juga mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-827 Kabupaten Trenggalek. Dia berharap apa dicanangkan Bupati bisa tercapai.

“Semoga dapat terwujud apa cita-cita Pak Bupati menjadikan Trenggalek Meroket, Maju Ekonomi Rakyatnya, Orang dan Organisasinya Kreatif, dan Ekosistem yang Terjaga,” ucap LaNyalla

Selain Ketua DPD RI, turut mengisi acara Panen Raya dan FGD tersebut antara lain DR. H. Jazilul Fawaid (Ketua Dewan Pembina DPP-HIPPORA, Wakil Ketua MPR RI), H. Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), Dr. Ir. Misnawi (Dewan Pakar DPP HIPPORA), Mu’in Fikri (Vice President Divhub Antar Lembaga 1 Bank BNI) dan Pramu Risanto (Tenaga Ahli Kementerian LHK). (*)