TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menerima kunjungan dari Bupati Malinau Wempi W Mawa bersama jajarannya yang menyampaikan aspirasi kepada DPD RI terkait berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten tersebut pada hari Kamis (7/10). Bupati Wempi berharap agar DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi dari kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ini.

Wempi menilai bahwa DPD RI merupakan lembaga yang paling tepat untuk ditemui karena ia melihat DPD RI merupakan lembaga yang murni sebagai representasi daerah dan dinilai konsisten berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

“Melalui pertemuan ini, kami menitipkan beberapa aspirasi dan usulan agar tersampaikan kepada pemerintah apakah melalui jalur kementerian, serta para wakil rakyat di Senayan yang diwakili oleh para anggota DPR dan DPD yang mewakili daerah kami,” imbuh Wempi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, DPD RI akan memperjuangkan aspirasi daerah-daerah, salah satunya Kabupaten Malinau. Ia menjelaskan bahwa DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki posisi strategis.

“Kami ingin tidak ada kesenjangan pembangunan antar daerah dan aspirasi daerah harus dapat diakomodir oleh pemerintah pusat,” ucap Mahyudin yang mewakili Kalimantan Timur ini.

Mahyudin menjelaskan, DPD RI merupakan jembatan aspirasi yang ideal yang menghubungkan antara pusat dengan daerah. DPD RI memiliki berbagai kemitraan dan hubungan strategis dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tataran nasional, baik dengan kementerian, lembaga, ataupun presiden. Apalagi DPD RI merupakan wakil-wakil daerah yang benar-benar murni berasal dari daerah dan memang bertujuan untuk membangun daerah tanpa sekat-sekat kepentingan politis tertentu.

“Tidak usah ragu meminta bantuan dari kami. Kami punya kemitraan yang kuat, termasuk kepada presiden. Secara berkala DPD RI sering bertemu dengan presiden untuk membahas hasil penyerapan aspirasi di berbagai daerah berupa rekomendasi DPD RI dengan presiden,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mahyudin pun mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan pemerintah daerah. Adanya sinergi tersebut memungkinkan adanya penyaluran dan perjuangan aspirasi dari daerah untuk diperjuangkan di tingkat pusat oleh DPD RI. Sinergi tersebut mampu menjadi wadah komunikasi dan informasi terkait permasalahan dan kebutuhan di daerah, yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI di tingkat pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin juga menyinggung terkait penguatan kewenangan DPD RI. Ia menilai, jika kedepannya kewenangan DPD RI diperkuat, maka peran DPD RI akan lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Saat ini banyak daerah yang berharap besar kepada DPD RI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini masih belum terealisasi secara optimal.

“Kami ingin bersinergi dengan daerah dalam penguatan DPD RI. Sinergi tersebut akan menjadi kekuatan besar untuk perjuangan aspirasi daerah di tingkat pusat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI dari Kaltara Martin Billa mengatakan jika DPD RI merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang mewakili daerah. Menurutnya DPD RI memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, dan memperjuangkan aspirasi daerah agar dapat diwujudkan.

“Kami selalu siap membantu daerah. Yang paling penting adalah bagaimana kerja sama kita,” kata Martin.

Anggota DPD RI dari Kaltara yang turut hadir, Fernando Sinaga, mengatakan bahwa selama ini ia terus berkomitmen dalam membangun Provinsi Kaltara. Saat ini dirinya sedang memfokuskan pada sektor ketahanan pangan. Ia berpandangan, untuk dapat membangun daerah, diperlukan adanya sinergi antara DPD RI dengan pemerintah daerah.

“Kalau kita tidak bersinergi, maka akan mubazir, karena kami adalah perpanjangan dari daerah. Saya all out untuk Kalimantan Utara. Saya ingin Malinau menjadi pengekspor pangan. Dan Kementan sudah siap membantu,” ucapnya.(*)