Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Di Munas II ASPEKSINDO, Ketua DPD RI Optimis Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

LaNyalla menjelaskan, sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar.

Di Munas II ASPEKSINDO, Ketua DPD RI Optimis Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia
DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti optimis Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan sebagai negara kepulauan, LaNyalla meyakini hal itu dapat diwujudkan. Untuk itu, ia meminta kepada bangsa ini untuk kembali kepada jati dirinya sebagai negara kepulauan. 

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama pada acara Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO), Jumat (8/10/2021). 

Pada acara yang diselenggarakan secara virtual itu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

Menurut LaNyalla, DPD RI tak main-main dalam memperjuangkan RUU tersebut. Pada tanggal 29 September lalu, LaNyalla menjelaskan jika DPD RI secara khusus juga mengangkat hal itu dalam acara Obrolan Senator, dengan topik 'Pembangunan Daerah Kepulauan dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim'.

Sedangkan pada tanggal 6 Oktober, LaNyalla membuka Hi-Level Meeting para Gubernur Provinsi Daerah Kepulauan dengan tema 'Membangun Solidaritas untuk Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan'. 

"Dan hari ini, saya juga hadir secara virtual di acara Munas ke-II ASPEKSINDO. Itu artinya, kami di DPD RI sangat serius mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, terutama melalui payung hukum Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan," tutur LaNyalla. 

Dikatakannya, DPD RI memandang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum, dalam konteks pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. 

Undang-Undang tersebut juga belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi dan sumber daya manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.

"Apalagi jika dikaitkan dengan pencanangan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus menjadi salah satu negara poros maritim dunia. Tentu mutlak membutuhkan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan," tutur dia. 

Hal itu mengingat cakupan khas dari Undang-Undang tersebut yang menitikberatkan kepada paradigma pembangunan berbasis maritim. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, terdapat enam elemen penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yaitu posisi geografis, bentuk fisik dan luasnya wilayah. Kemudian jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas