TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memperkenalkan Salam L saat menghadiri silaturahmi dan jamuan makan siang oleh Bupati Muna di Rumah Dinas Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, Kamis (17/11/2021).

Salam L selalu dilakukan LaNyalla dalam setiap kunjungan ke daerah. Salam itu turut memotivasi LaNyalla dalam bekerja menyerap aspirasi daerah dan membantu membangun bangsa. Salam ini rupanya juga menjadi kode kesiapan LaNyalla menjadi Capres 2024.

"Salam L ini maknanya adalah Habluminallah dan Habluminannas. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Salam L juga bisa dimaknai Salam Literasi, Salam LaNyalla, atau Salam Lanjutkan Jokowi sampai 2024. Setelah 2024, Insya Allah saya siap meneruskan," kata LaNyalla.

Kedatangan LaNyalla di Muna, disambut tarian Linda Muna, tarian adat untuk menyambut tamu kehormatan. Ketua DPD RI disambut langsung Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, Wabup Bachrun dan jajaran Forkopimda Kabupaten Muna.

Sedangkan Ketua DPD RI didampingi senator Andi Muh. Ihsan dan Lily Amelia Salurapa (Sulsel), Djafar Alkatiri (Sulut), Habib Ali Alwi (Banten), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh) dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi.

Dijelaskan LaNyalla, salah satu keinginan terbesar DPD RI adalah amandemen konstitusi ke-5 sebagai bagian untuk memperkuat peran lembaga tersebut.

Karena setelah amendemen tahap 1 sampai 4 semua dikunci oleh partai politik. Termasuk pencalonan presiden dengan adanya ambang batas pencalonan.

"Kita ingin Presidential Threshold 0 persen. Supaya anak-anak bangsa yang punya potensi bisa mencalonkan dan dicalonkan menjadi Presiden. Karena hak dan kewajiban warga negara untuk memilih dan dipilih itu sama," papar LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, dahulu negara Indonesia merdeka karena sumbangsih para raja dan sultan Nusantara, juga entitas civil society lainnya seperti kaum terdidik, ulama, tokoh masyarakat, militer dan lainnya.

Namun, hingga saat ini entitas civil society itu tidak dilibatkan dalam perjalanan bangsa.

"Yang justru berperan dan menentukan malah partai politik. Padahal mereka bisa dibilang datang belakangan. Karena gerakan politik para pejuang kemerdekaan dengan partai politik itu dia hal yang berbeda,” ujar dia.

LaNyalla menginginkan adanya kesetaraan dalam hal itu. Kesetaraan antara partai politik dan kalangan non partai politik.

"Kalau parpol bisa usung capres, harusnya non parpol seperti anggota DPD juga bisa usung yang sama," jelas LaNyalla lagi.

Karenanya, LaNyalla meminta dukungan dalam amendemen konstitusi. Karena hal itu akan bermanfaat bagi daerah.