Raker Gabungan Pansus PCR DPD RI dan Kemenkes-BNPB, Hasan Basri Pertanyakan Skema Harga Swab PCR
Rapat kerja dihadiri oleh Pimpinan Hasan Basri dan Anggota Pansus PCR, Wakil Menteri Kesehatan RI, Kepala BNPB beserta jajarannya
Editor: Content Writer
“berdasarkan aturan dari kemenkes, bahwa laboratorium yang ditunjuk sejak awal menggunakan 2 tahap yakni Ekstraksi RNA dan Amplifikasi RNA, dari kedua tahap ini Laboratorium awalnya menggunakan kit dengan pesanan dari luar negeri sehingga harga PCR di awal sangat mahal,” jawab Dante Saksono.
“setelah dipelajari dan diteliti yang dengan awal kita terperangkap dalam masalah system yang membuat bahan baku untuk swab PCR sangat mahal, akhirnya kita bisa open system dengan mengambil dari agen lain. Akhirnya kita bisa menurunkan dengan harga sekarang ini,” Jelas Dante Saksono.
“Jadi harga PCR saat ini setelah dengan open system untuk pulau Jawa sebesar 225.000 ditambah harga swab sebesar 30.000 sehingga total 275.000 untuk harga tertinggi di pulau jawa dan 300.000 untuk harga tertinggi diluar pulau jawa. Diatas dari harga itu adalah oknum yang perlu kita tindak Bersama dengan BNPB Nasional,” tutupnya.
Lebih lanjut menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus PCR. Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyampaikan jika pemberlakuan sistem screening PCR di bandara dan kebijakan pemberlakuan karantina di sesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.
“Memang ada negara-negara yang tidak melakukan karantina, besar negaranya juga bervariasi. Kemampuan vaksinasinya juga berbeda. Dan tentunya kebijakan saat ini menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai dengan adanya ini menjadi Imported case,” ujar Satgas Covid-19
“Saat ini memang kita menerapkan sistem screening di bandara yang relatif ketat, tetapi bisa saja bobol disana dan disini. Tetapi pada prinsipnya kita selalu bertumpu pada apa yang diterapkan di negara-negara lain dan literatur-literatur ilmiah walaupun sangat terbatas,” tutup Wiku Adisasmito dalam penjelasannya.
Di Akhir penutupan rapat kerja, Pansus PCR memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan, perlu adanya penguatan produksi PCR dalam negeri dengan memperhatikan agar tarif tidak membebani masyarakat.
Selain itu, perlu dilakukan sidak oleh yang berwenang secara berkelanjutan agar tidak terdapat oknum yang mengenakan tarif PCR di luar ketentuan, demikian pula standarisasi layanannya PCR harus transparan dan perlu dibuat ketentuan yang menjadi pedoman dalam layanan PCR. (*)
