Tribun

Bertemu Kreator TikTok Husain Basyaiban, Ketua DPD RI Dorong Milenial Melek Politik

LaNyalla mendorong Husain untuk mengedukasi followers-nya agar melek politik agar milenial dapat berkontibusi terhadap pembangunan bangsa

Editor: Content Writer
zoom-in Bertemu Kreator TikTok Husain Basyaiban, Ketua DPD RI Dorong Milenial Melek Politik
DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matttaliti saat bertemu Kreator TikTok Husain Basyaiban (kanan) di JW Marriott Hotel, Sabtu (5/3/2022). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bertemu kreator TikTok asal Madura, Husain Basyaiban, saat reses di Jawa Timur, Sabtu (5/3/2022).

LaNyalla mendorong Husain untuk mengedukasi followers-nya agar melek politik. Dengan begitu, sebagai generasi milenial mereka tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini ke depan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di JW Marriot Hotel itu, LaNyalla banyak menjabarkan situasi kebangsaan terkini. Salah satunya tentang wacana penundaan Pemilu 2024. Ia sempat meminta pandangan Husain terhadap wacana tersebut.

"Kalau menurut kamu, apa tanggapanmu terhadap wacana penundaan pemilu?" tanya LaNyalla pada Husain.

Tanpa ragu, Husain pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Katanya, biarkan semua berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

"Kalau saya tidak setuju. Alasannya, biarkan hal itu berjalan sebagaimana berlaku seperti sebelumnya," kata Husain menjawab pertanyaan LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, jika pemilu ditunda, maka hal tersebut melanggar konstitusi kita. Saat ini, wacana tersebut tengah bergulir kencang di Senayan. Dan, DPD RI di bawah komandonya berdiri pada sikap menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

"Kami di DPD RI sepakat menolak kalau pemilu ditunda. Saat ini wacana tersebut terus dihembuskan. Kami DPD RI tegas menolak penundaan pemilu," tegas Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla menjabarkan, demokrasi harus dijalankan secara benar. Jika ada hal-hal yang melanggar aturan, maka hal tersebut tak boleh ditoleransi.

"Jangan mencari celah untuk melanggar konatitusi. Kalau mau menunda pemilu, solusinya adalah amandemen konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden sampai detik ini masih tak berubah. Kalau mau demokrasi dijalankan dengan baik, ambang batas pencalonan presiden harus nol persen, karena hal itu tidak ada dalam konstitusi," papar LaNyalla.

LaNyalla meminta agar penguasa dan elit politik tak bermain-main dengan rakyatnya. "Kalau ngotot menunda pemilu, rakyat bisa bergerak menghukum elit politik,” ujar LaNyalla.

Sebagai Ketua DPD RI, ia banyak menerima aspirasi ketidaksetujuan atas wacana penundaan pemilu. Untuk itulah LaNyalla berani berbicara lantang untuk kepentingan rakyat.

"Sebagai Ketua DPD RI tugas saya adalah menerima aspirasi daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Saya bukan oposisi. Kami hanya menjalankan kewenangan saja. Saya sudah wakafkan diri saya untuk rakyat. Sekarang saatnya mencari amal," tutur LaNyalla.

LaNyalla juga menyinggung bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada tahun 2045. Oleh karenanya, ia menilai generasi mudah harus terus menerus dibina agar siap menghadapi era tersebut.

"Saya selalu menekankan agar anak-anak muda diberi ruang berekspresi, menyalurkan kreativitasnya dalam kerangka pembinaan negara kepada mereka. Generasi milenial dan generasi Z saat ini yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Untuk itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin," kata LaNyalla.(*)

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas