Tribun

Ketua DPD RI Tak Setuju Big Data Dijadikan Alasan untuk Menunda Pemilu

LaNyalla juga membocorkan bahwa sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. 

Editor: Content Writer
zoom-in Ketua DPD RI Tak Setuju Big Data Dijadikan Alasan untuk Menunda Pemilu
DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tak sependapat dengan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Menko Marves aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menunda pemilu.

“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022).

Dipaparkan LaNyalla, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.

"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik," jelas LaNyalla.

Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla.

Dari data-data itu, LaNyalla meyakini bahwa pendapat Menko Luhut Pandjaitan mengenai adanya 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel.

LaNyalla juga membocorkan bahwa sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. 

“Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," tutup LaNyalla.(*)

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas