Tribun

Ketua DPD RI Bicara Kelola SDA: Tinggal Kita Pilih, Perkaya Rakyat atau Oligarki?

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan jika Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam mengelola kekayaan negara.

Editor: Content Writer
zoom-in Ketua DPD RI Bicara Kelola SDA: Tinggal Kita Pilih, Perkaya Rakyat atau Oligarki?
Istimewa
LaNyalla saat pidato di Inspirasi Ramadan 1443 H Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan tema 'Sistem Ketatanegaraan Dalam Aspek Sosial', Rabu (13/4/2022). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memaparkan jika Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam mengelola kekayaan negara. Yaitu sistem ekonomi yang memperkaya negara dan rakyat atau sistem ekonomi yang memperkaya oligarki pengusaha yang juga penguasa.

“Bangsa Indonesia tinggal dipilih. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka," kata LaNyalla saat pidato di Inspirasi Ramadan 1443 H Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan tema 'Sistem Ketatanegaraan Dalam Aspek Sosial', Rabu (13/4/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai pilihan kedua itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak Amandemen konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung.

"Sehingga lahirlah bandar-bandar atau cukong pemberi biaya Pilpres dan Pilkada. Akibatnya, Sumber Daya Alam negara ini kita berikan kepada mereka dengan skema hak Kelola Tambang dan hak Konsesi Lahan," tegas LaNyalla.

LaNyalla menilai negara hanya mendapat uang royalti dan bea pajak ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi ke luar negeri.

Dijabarkan LaNyalla, menurut catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah menjadi Rp2.299 triliun.

Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas. Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa menggratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak.

"Mungkin masih ada sisa dana untuk menggratiskan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu. Itu baru dari dua komoditi, batubara dan sawit. Bagaimana yang lain?" tanya LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia, urutan pertama produsen nikel terbesar di dunia, urutan ke-13 produsen bauksit di dunia, urutan ke-2 produksi timah di dunia. Lalu, Indonesia juga urutan ke-6 produksi emas di dunia, urutan ke-16 produksi perak di dunia, urutan ke-11 produksi gas alam di dunia dan urutan ke-4 produsen batubara di dunia.

"Indonesia juga merupakan urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO sawit. Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia, urutan ke-22 penghasil minyak di dunia, urutan ke-2 produsen kayu di dunia dan lain sebagainya," papar LaNyalla.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas