Tribun

Hadiri Musrenbang Jatim, Ketua DPD RI: Rakyat Tidak Boleh Kalah dengan Oligarki

LaNyalla Mattalitti menegaskan dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam rakyat adalah pemilik kedaulatan tidak boleh kalah dari oligarki

Editor: Content Writer
zoom-in Hadiri Musrenbang Jatim, Ketua DPD RI: Rakyat Tidak Boleh Kalah dengan Oligarki
DPD RI
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menghadiri Musrenbang Jatim 

TRIBUNNEWS.COM -  Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki.

Hal itu disampaikan ketika memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4/2022).

Oleh karena itu, menurut LaNyalla, Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini mutlak dan wajib dikembalikan. 

"Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere," kata LaNyalla.

Sebagai Ketua DPD RI, lanjut LaNyalla, dirinya sudah keliling ke 34 Provinsi dan 300 lebih Kabupaten/Kota. Persoalan mereka sama, yaitu masih lebarnya gap atau kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.

Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar. Apalagi Sumber Daya Alam itu ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menguras Sumber Daya Alam tersebut. 

"Kesimpulan saya persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Karena persoalan ini adalah persoalan fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara. Yaitu persoalan yang ada di HULU, bukan di HILIR," papar dia.

"Persoalan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif. Karena memang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut oleh negara ini," sambungnya. 

Dijelaskan LaNyalla, pola pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut bangsa ini, terutama sejak Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002 semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. "Negara tidak lagi berpihak kepada pemilik kedaulatan hakiki, yaitu rakyat. Negara ini justru memperkaya segelintir orang," ucapnya.

Faktanya hasil penelitian Lembaga internasional OXFAM mengatakan harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002, jumlah milyuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap berada dalam kemiskinan. 

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas