Tribun

Tokoh PKB Jatim Dukung Ketua DPD RI Benahi Kerusakan Negara

Cak Anam juga mendukung agar DPD RI diperkuat wewenangnya dan bisa membuat Undang-undang karena menurutnya wewenang DPD RI sangat terbatas

Editor: Content Writer
zoom-in Tokoh PKB Jatim Dukung Ketua DPD RI Benahi Kerusakan Negara
DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi reses di Jawa Timur dengan mengunjungi Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Choirul Anam, Senin (18/4/2022) malam. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi reses di Jawa Timur dengan mengunjungi Mantan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Choirul Anam, Senin (18/4/2022) malam.

Ketua DPD RI hadir didampingi Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan beberapa pengurus Kadin Jatim seperti M Rizal, Diar Kusuma Putra dan Fitra Jaya. Hadir juga dari PWNU Jatim KH Ma'ruf Syah.

Menurut Choirul Anam, yang juga tokoh NU, para elit pemerintahan sekarang sudah tidak lagi bekerja untuk bangsa. Namun malah memperkaya diri dan kelompoknya karena oligarki sudah menguasai.

"Karena itu saya dukung Pak LaNyalla untuk membenahi kondisi bangsa ini. Saya yakin dengan sepak terjang Pak LaNyalla yang saya kenal berani dan revolusioner bisa membuat Indonesia bisa tertata. Sudah saatnya muncul pemimpin baru yang benar-benar pro rakyat," ujarnya.

Pria yang biasa dipanggil Cak Anam itu mengatakan, kalau tidak ada yang vokal untuk bersuara terkait kondisi bangsa, negara ini tidak akan berubah. Yang ada malah akan semakin terpuruk.

"Memang harus ada yang berani bersuara, harus ada yang ngoprak-oprak pemerintah ini supaya kembali lagi fokus memikirkan rakyat. Bukan malah ingin memperpanjang kekuasaan," tukasnya.

Cak Anam juga mendukung agar DPD RI diperkuat wewenangnya. Antara lain bisa membuat Undang-undang. Karena selama ini menurutnya wewenang DPD RI sangat terbatas.

"Alhamdulillah meski wewenangnya terbatas, tetapi DPD RI sekarang ada gaungnya, ada gebrakannya setelah dipimpin Pak Nyalla. Yang penting DPD berjuang untuk rakyat. Sehingga dengan sendirinya rakyat akan bergabung dengan DPD," kata tokoh yang juga wartawan senior itu.

Sementara LaNyalla menjelaskan jika para senator sedang mewacanakan penguatan kewenangan DPD RI, salah satunya melalui amandemen konstitusi.

"Supaya hak DPD RI yang merupakan jelmaan utusan daerah bisa mengajukan mengajukan calon presiden maupun calon wakil presiden dari unsur non partai politik," kata LaNyalla.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas