TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan penelitian tentang minat baca atau literasi masyarakat oleh Central Connecticut State University tahun 2016 dalam data World's Most Literate Nations, Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara. Data tersebut dikuatkan dengan  data UNESCO tahun 2012  tentang indeks tingkat membaca orang Indonesia berkisar  0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau  membaca buku dengan serius.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri prihatin dengan peringkat minat baca atau literasi masyarakat Indonesia. 

“Malu kalau peringkat Indonesia berada 2 peringkat paling bawah di antara negara lain. Peringkat literasi kita ke 60 dari 61 negara, ini memprihatinkan. Kita butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dan sumber ilmu itu adalah buku,” prihatin Fikri, saat RDP Komisi X dengan Plt. Kepala PNRI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/06/2016).

Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi menjelaskan mengenai pemotongan anggaran belanja dalam PNRI   sebesar Rp 88,8 miliar pada RAPBN-P2016, dari anggaran semula Rp 701 miliar, menjadi Rp 612 miliar.

 Pemotongan anggaran itu meliputi program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp 11,1 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana apparatur sebesar Rp 603 juta, dan program pengembangan perpustakaan sebesar Rp 77 miliar.

“Dalam rangka percepatan peringkat Indonesia dalam literasi Internasional yang saat ini menempati urutab 60 dari 61 negara, dan implementasi program Nawacita, maka program prioritas PNRI membutuhkan anggaran sekurang-kurangnya Rp 82,7 miliar,” kata Dedi.

Rencana  pemotongan anggaran PNRI pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 89 miliar mendapat kritikan oleh Abdul  Fikri.

“Perpustakaan itu bagian dari pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak bisa ditawar, untuk dipotong anggarannya. Tidak layak untuk dipotong. Apalagi, sungguhpun anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBN, pendidikan masih sulit dan berat,” nilai politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Muslim. Ia prihatin dengan kondisi literasi Indonesia dan tak lupa mengingatkan agar kondisi tersebut menjadi perhatian bersama.

“Terhadap pemotongan anggaran ini, kami sangat prihatin, apalagi jika mengacu kepada peringkat literasi. Anggaran pendidikan jangan dipotong, karena akan berpengaruh kepada kualitas SDM,” tegas politisi asal dapil Aceh itu.

Terhadap usulan kebutuhan anggaran itu, Komisi X DPR meminta PNRI untuk membuat simulasi atau  kebutuhan anggaran peningkatan literasi, dan membuat surat resmi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan DPR RI. (Pemberitaan DPR RI)