TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi sanksi yang diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada 32 perusahaan penggemukan sapi yang berbuat curang. 

"Kebetulan kami membaca berita tanggal 6 Juni 2016 bahwa KPPU telah memberi sanksi denda senilai 107 miliar terhadap 32 perusahaan penggemukan sapi yang terbukti melakukan kartel. Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan KPPU," papar Rieke saat RDP, di ruang sidang Komisi VI, Selasa (7/6).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai salah satu penyebab meroketnya harga daging sapi dan beberapa harga sektor pangan yang tidak stabil adalah mafia kartel pangan. Menurut Rieke, pemberantasan mafia pangan merupakan pekerjaan rumit.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. karena mafia pangan itu ada di berbagai sektor pangan. Tidak hanya dalam persoalan daging sapi. Kami mendukung, saya Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan bersama dengan kawan-kawan yang lain," jelasnya. 

Rieke juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah progresif yang dilakukan KPPU untuk menghadapi kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional

Menurut Rieke kedaulatan pangan nasional merupakan wujud kewibawaan Negara. Selanjutnya, dia menyokong KPPU dalam kebijakan politik anggaran. 

"Akan mendukung KPPU kalau KPPU melakukan langkah-langkah yang progresif. Karena dalam menghadapi MEA serta mewujudkan kedaulatan pangan. Juga merupakan persoalan kedaulatan negara kita," ungkap Rieke. 

Tak hanya mengapresiasi KPPU, anggota Dewan dari dapil Jawa Barat VII ini  juga meminta KPPU bekerja lebih optimal sehingga tidak hanya menyoroti persoalan daging sapi, tetapi juga bawang merah dan gula.

Rieke memaparkan sumber  masalah dari ketersediaan pangan dan harganya yang terjangkau karena  belum adanya  koordinasi yang baik antara kementerian yang berwenang. 

"Bagaimana stok masih banyak tapi masih terjadi impor. Rencananya akan diimpor dengan jumlah yang tidak sedikit, di mana bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertanian sendiri, yang menyatakan stok gula masih cukup, malah berlebih. Kemudian Kementerian Perdangan dan BUMN akan mengimpor raw-sugar untuk menjaga stok gula," ungkapnya prihatin. (Pemberitaan DPR RI)