DPR dan Kementerian BUMN Sepakati Realisasi Anggaran Kementerian BUMN
Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN sepakati realisasi dan pemotongan anggaran di Kementerian BUMN. DPR memahami dan menerima realisasi tersebut.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesimpulan realisasi anggaran dan pemotongan anggaran tahun 2016 disampaikan dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN RI.
Dalam rapat ini Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, berdasar pada Surat Presiden No R-39/PRES/06/2016 perihal Penunjukan Sementara Waktu.
Kesepahaman ini terjadi setelah terselenggaranya rapat kerja antara dua institusi tersebut, yang dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno.
"Komisi VI DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian BUMN sampai dengan 31 Mei 2016," tutur Teguh membacakan kesimpulan di ruang sidang Komisi VI, Kamis (16/6).
Realisasi anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp.50.665.881.818,- atau 14,69 persen dari pagu anggaran kementerian BUMN tahun 2016 sebesar Rp.345.000.000.000.
Selain itu Komisi VI juga dapat memahami penghematan dan pemotongan anggaran kementerian BUMN pada 2016 sebesar Rp.95.077.332.900,- atau 27,56 persen dari pagu awal sebesar Rp.345.000.000.000.
Setelah dilakukan evalusai, penghematan anggaran tersebut dipotong dari kegiatan sisa lelang, perjalanan dinas, kegiatan rapat di luar kantor, kegiatan lelang yang belum kontrak, dan renovasi gedung. Maka berdasarkan instruksi Presiden RI No 4 tahun 2016, sehingga anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 menjadi Rp. 249.922.667.100,-
Menkeu yang mewakili Menteri BUMN dapat menerima kesepakatan itu, dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik kepada seluruh Anggota Dewan dari Komisi VI.
Dalam rapat ini juga dipaparkan bahwa tugas pokok Kementerian BUMN adalah menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu presiden. (Pemberitaan DPR RI)
