TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Ade Komarudin buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Senin, (21/06). 

Dalam kesempatan tersebut, Akom menegaskan pentingnya pluralisme dalam menjalankan ritual keagamaan.

Ia menjelaskan bahwa momentum Ramadhan mengingatkan dirinya pada sosok cendikiawan sekaligus gurunya yakni Cak Nur atau Nurcholis Madjid.

Politisi Golkar ini mencurahkan bahwa sosok Cak Nur selalu mengingatkan hikmah ibadah puasa adalah sebagai ujian dalam melaksanakan kewajiban.

“Beliau sering menceritakan pada kami bahwa salah stau hikmah ibadah puasa adalah ujian dalam melaksanakan kewajiban. Yang puasa menghormati yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa menghormati yang puasa,” tutur Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Dalam kesempatan ini, Akom menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengakui pluralisme, sehingga penting bagi umat Islam untuk mampu bersikap adil kepada siapapun, tidak mendiskreditkan satu golongan tertentu yang berbeda darinya.

“Islam adalah agama yang mengakui pluralisme, pluralis akan membawa keadlian sosial. Islam mengajak kita untuk adil sejak dalam pikiran dan tidak boleh mendiskrediskan satu golongan atas golongan yang lain,” papar Akom.

Menjelang momen Idul Fitri ini, Akom juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saling menghormati dalam penentuan 1 Syawal yang kerap berbeda antar kelompok, sehingga kehidupan beragama masyarakat Indonesia bisa lebih damai dan toleran terhadap perbedaan.

“Sebentar lagi Menteri Agama akan diuji dalam menentukan 1 Syawal, mudah-mudahan sama, tapi jika tidak sama, maka kita sedang diuji lagi kadar pluralisme-nya,” jelas Akom.

Alumnus UIN Jakarta ini juga menegaskan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang toleran secara historis, karena dalam penyebarannya dilakukan melalui pendekatan budaya oleh Walisongo. 

“Kita harus menghormati kelompok yang menentukan 1 Syawal berbeda dengan pemerintah. Islam Indonesia adalah Islam yang toleran secara historis seperti Walisongo yang menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya.” tegasnya.

Akom menuturkan hal itu sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika, begitu pula para pendahulu yang sepakat Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai dasar negara. “Pendahulu kita sepakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan semua orang berhak atas kebebasan menjalankan keyakinan,” pungkasnya. (Pemberitaan DPR RI)