TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergerakan ekonomi nasional selayaknya dituntut untuk selalu tumbuh secara dinamis dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif.

Komisi VI DPR RI bertanggungjawab dalam pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan pengawasan dalam ruang lingkup industri, investasi dan persaingan usaha.

Sayangnya, 11 mitra kerja Komisi VI dalam pemerintahan yang berperan langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara keseluruham mendapat potongan anggaran, yang jika diakumulasi sekitar 20 persen.

"Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ekonomi bergeraknya dari Komisi VI. Pemotongan rata-rata 20 persen, dan itu sangat berarti untuk mitra-mitra Komisi VI," ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana, usai membahas perubahan alokasi anggaran tahun 2016 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin (27/6).

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini, mengungkapkan total anggaran untuk mitra kerja Komisi VI ada sekitar 12 triliun.

"12 triliun itu kalau di Komisi lain itu satu dirjen, jadi kecil sekali. Padahal mitra Komisi VI ini yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi," keluh Azam.

Anggaran 12 triliun tersebut untuk 11 pasangan kerja Komisi VI, masih dinilai belum cukup. 11 pasangan kerja tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang), serta, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

"Mudah-mudahan Pak Menteri memahami harapan dari Pimpinan Komisi VI, agar di tahun selanjutnya dipertimbangkan supaya tidak ada pemotongan," pinta Azam. (Pemberitaan DPR RI)