Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Komisi I DPR Minta Dewan Pers Tegas Terapkan Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno meminta Dewan pers tegas menerapkan fungsi-fungsi kode etik jurnalistik kepada media agar tak kebablasan.

Komisi I DPR Minta Dewan Pers Tegas Terapkan Fungsi Kode Etik Jurnalistik
nasional.kompas.com
Menolak Dirotasi, Dave Laksono Anggap Pimpinan DPR Berpihak 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Komisi I DPR dengan Dewan Pers diadakan hari Kamis lalu (14/7), bertempat di ruang rapat Komisi I, Senayan Jakarta.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno meminta Dewan Pers untuk tegas dalam menerapkan fungsi-fungsi kode etik.

“Sekarang Media sangat menentukan kebijakan dan pendapat publik. Oleh karena itu kami meminta agar Dewan Pers bisa tegas dalam menerapkan fungsi-fungsi kode etik Jurnalistik, agar media tidak kebablasan. Karena banyak juga berita-berita yang tidak seratus persen disiarkan tepat dan dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat,”ujar Dave, begitu ia biasa disapa.

Contohnya, lanjut Dave berita tentang terorisme dan kasus-kasus besar lainnya yang disiarkan begitu cepat sehingga ada trial by Press (peradilan oleh pers).

Akibatnya, publik cepat menentukan pendapat serta sikap karena publik tidak melihat kebenaran seratus persen atau tanpa melihat fakta sebenarnya.

Dave menambahkan kekacauan tersebut bersumber dari media abal-abal yang begitu cepat menyiarkan dan menyebarkan berita hanya demi kepentingan ekonomi sesaat bukan untuk pengetahuan publik.

"Oleh karena itu kami berharap Dewan Pers dapat memberikan sanksi dan hukuman yang keras terhadap media-media seperti itu. Semua pers jika melanggar kode etik, mengganggu kenyamanan publik, dan melanggar undang- undang, baik itu undang-undang ITE, UU rahasia perbankan, jika semua itu ditabrak, maka harus ada sanksi pidana, sanksi sosial, dan tentu saja sanksi dan hukuman dari dewan pers sebagaimana tugas dan fungsi dari Dewan Pers situ sendiri,”pungkas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

(Pemberitaan DPR RI)

Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas