TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat RDP dengan PNRI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/07/2016), Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir menegaskan, perlu ada perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Dengan begitu, perpustakaan betul-betul digemari masyarakat, minat baca meningkat, dan profesi pustakawan menjadi profesi dambaan.

Apalagi, dibanding negara lain, minat baca masyarakat masih rendah.

“Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014-2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” kata Dony.

Dony mencermati, pelayanan perpustakaan di daerah sangat minim. Perpustakaan harus sosialisasi mengenai fungsinya.

Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', yang dikhawatirkan ini akan berdampak pada pelayanan perpustakaan.

“Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” imbuh Dony.

Politisi F-PPP itu juga menyarankan perlu banyak tambahan pustakawan dan pengelola pustaka.

Pasalnya jumlah pustakawan semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk masuk ke jurusan Pustaka di perguruan tinggi, juga rendah.

“Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara terkait pagu anggaran RAPBN 2017 PNRI yang mengalami penurunan dibanding APBN 2016, Dony berkomitmen ini menjadi perhatian DPR agar dapat meningkatkan anggaran.

“Tapi ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa. Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL PNRI di tahun mendatang,” tutup Dony.

Sebelumnya, Kepala PNRI Syarif Bando mengatakan pihaknya pada RAPBN 2017 mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran Rp 1,310 triliun.

“Sebagaimana paparan pada RDP tanggal 16 Juni 2016 yang lalu, dengan mempertimbangkan tujuan bernegara, fungsi perpustakaan, kerangka berpikir, sasaran strategi, dan target capaian, maka kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp 1,874 triliun,” kata Syarif.

Selain itu, berdasarkan keputusan RDP tanggal 16 Juni juga, hal ini dalam rangka peningkatan indeks minat baca dan indeks literasi, pelayanan perpustakaan berbasis digital, ekosistem digital, hingga akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet.

Juga dalam rangka diversifikasi layanan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka dan penambahan jumlah pustakawan. (Pemberitaan DPR RI)