TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Paripurna ke 33 masa sidang ke 5 tahun sidang 2015-2016 Rabu (20/7/2016) dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui untuk menindaklanjuti RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2015.

Pandangan fraksi-fraksi ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI yang dijamin oleh undang-undang.

Pemerintah dalam pengelolaan APBN 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penilaian ini telah diberikan selama tujuh tahun berturut-turut.

Hal inilah yang menjadi dasar DPR untuk melakukan tindak lanjut pembahasan ke tingkat undang-undang.

Sejumlah isu-isu ekonomi menjadi sorotan utama tiap-tiap fraksi dalam rapat paripurna ini, yakni penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.

Seluruh fraksi menyetujui dengan catatan pembahasan RUU sesuai dengan prinsip-prinsip APBN untuk kesejahteraan rakyat dan dengan tekanan pemerintah memperhatikan catatan kritis sebagimana yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.

Pandangan Fraksi diawali dari F-PDI Perjuangan dan diakhiri oleh F-Hanura, setelah itu tiap fraksi menyerahkan secara langsung pandangannya kepada pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Sidang dewan yang terhormat dengan telah selesainya pembicara terahir menyampaikan pandangan fraksinya, maka 10 fraksi telah menyampaikan pandangan masing-masing," papar Fadli dari meja Pimpinan Sidang di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II.

Pimpinan Dewan ini juga memberitahukan kepada pemerintah dan seluruh Anggota DPR bahwa berdasarkan jadwal rapat-rapat DPR RI sesuai dengan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi, tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Juli 2016. (Pemberitaan DPR RI).