TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fauzih Amro (F-Hanura)  mendukung program pemerintah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah perbatasan. 

Pihaknya menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan.

“Kita optimis dengan program Presiden yang akan mendorong pembangunan infrastruktur secara merata, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa  melainkan merata ke seluruh tanah air atau Indonesia Sentris,” kata Fauzih, setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017, dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang APBN Tahun 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2016).

Menurut politisi dari dapil Sumatera Selatan itu, adanya konektivitas antar laut maupun darat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan ini secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kesenjangan, ketimpangan dan kemiskinan di beberapa daerah.

“Prinsipnya, jika konektivitas darat maupun laut terealisasi maka tingkat produktivitas akan meningkat dan harga bahan pokok juga bisa terkendali, terutama didaerah-daerah terpencil,” tegasnya.

Selain itu, program pemerintah untuk membangun daerah perbatasan seperti Entikong mendapat sorotan dari politisi Hanura itu.

Ia mengingatkan agar semua kementerian terkait bekerja dengan maksimal dan penuh tanggung jawab sehingga bisa rampung pada 2017 sebagaimana yang ditargetkan oleh Pemerintah sebelumnya.

“Tidak hanya Kementerian PUPR dan PDT, tetapi semua lembaga wajib untuk bertanggung jawab karena parameter bangsa Indonesia tercermin dari pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasannya. Kalau infrastruktur perbatasannya hancur, otomatis orang menilai di dalamnya lebih hancur. Begitu juga sebaliknya, kalau pembangunan infrastruktur merata, maka bangsa kita yang besar ini akan diakui oleh negara lain,” imbuh Fauzi. (Pemberitaan DPR RI)