Komisi V DPR : Perlu Studi Khusus Terhadap Meluapnya Sungai di Palu
Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V RI Muhidin M Said meninjau pembangunan pengendali banjir Sungai Palu, Jum'at (26/8/2016).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sungai Palu yang membelah lembah pemisah daratan bagian timur dan barat Kota Palu, Sulawesi Tengah, dinilai berpotensi banjir dengan aliran air yang sangat deras, yang dapat merusak lingkungan dan bangunan serta menimbulkan longsor.
"Sungainya kalau kita daerah aliran sungai itu sangat luar biasa dan sudah terjadi abrasi sehingga perlu dilakukan suatu studi khusus sehingga bisa dikendalikan dengan baik," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said kepada pers disela-sela peninjauan pembangunan pengendali banjir Sungai Palu, Jum'at (26/8/2016).
Pihaknya sudah minta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, supaya dilakukan studi khusus.
Karena sungai ini sudah merembes kepemukiman penduduk lebih dari 200 meter, sudah sangat berbahaya.
Oleh karena itu, lanjutnya, itu perlu suatu studi khusus sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat.
Menurut politisi Golkar asal Dapil Sulteng, sekarang sudah merugikan masyarakat dan Dewan berusaha bagaimana mampu mengendalikan hal ini.
"Kita sudah sampaikan semuanya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, dan kita juga sudah melihat secara langsung bahwa nantinya itu akan dilakukan studi khusus. Kemudian kita akan mendorong dengan anggaran yang cukup untuk menormalisasi sungai itu," tegasnya.
Politisi asal Dapil Sulteng meminta kepada Pemda agar bisa mengendalikan meluapnya sungai Palu tersebut dan harus dicarikan solusi yaitu pengambilan galian C.
"Ini yang harus dikendalikan," kata politisi Golkar seraya menambahkan karena kalau tidak, apapun yang kita upayakan kalau tidak terkendali menyangkut masalah galian C ini juga sangat berbahaya.
Di tempat yang sama anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati dari F-PDIP mengatakan akibat luapan airnya yang deras maka banjir akan terjadi dan tadi kita lihat erosi yang begitu besar sehingga sungai menjadi luas.
Menurutnya, hal itu dikarenakan belum adanya penanganan atas potensi banjir dan juga karena dana yang disiapkan oleh APBD Sulteng untuk hal ini masih relatif kecil.
"Oleh karena itu, nanti Komisi V akan membicarakan masalah ini bersama dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan itu. Paling tidak meminimalisir akibat dari banjir Sungai Palu tersebut," pungkasnya.(Pemberitaan DPR RI)
