TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Kepri di Gedung Graha Kepri di Batam Centre, Jumat (02/09).

Tim Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Tim Panja Michael Wattimena meminta masukan Pemerintah Provinsi Kepri terkait program tol laut dan wacana memperkuat tol laut melalui subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kapal.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menyarankan pengelolaan tol laut dilakukan lewat sistem swastanisasi.

Tujuannya selain memberikan daya saing tetapi juga mengurangi subsidi BBM kapal yang dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya.

“Swastanisasi ini sangat penting sampai kapan Pemerintah memberikan subsidinya?,” tegas Nurdin.

Nurdin menilai apabila pengelolaan tol laut diserahkan ke swasta, sedikit banyak dapat mengurangi beban kerja pemerintah.

Sebab swasta akan berpacu memenuhi target kebutuhannya.

“Jadi pemberian subsidi dari Pemerintahpun bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti halnya dipelabuhan yang terkait dengan program tol laut,” ujar Nurdin.

Untuk swastanisasi di tol laut itupun harus didukung Kepala Kantor Danlatamal IV, Bambang Gunawan.

Menurutnya dengan swastanisasi, akan banyak pihak swasta yang tertarik untuk terlibat dalam program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Bambang Gunawan, Kepala Kantor Danlatamal IV memberikan masukan bahwa, persoalan kita harusnya bukan soal pelabuhan lagi atau ada tidaknya kapal. Itu kalau tol laut bisa diberikan pengelolaannya ke swasta.

Terkait dengan tol laut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah juga meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi antar Kabupaten/Kota di Kepri, khususnya di Anambas dan Natuna.

Termasuk juga dukungan Pemerintah Pusat yang terkait kelanjutan Pelabuhan Dompak sebagai pusat Pemerintahan di Kepri.

Sementara itu, Rendy Lamajido, Anggota Komisi V DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seusai pertemuannya saat itu mengatakan, terkait dengan program tol laut, Batam termasuk bagian didalamnya.

Karena itu,  perlu disiapkan lahan untuk pelabuhan antar pulau yang memadai.

“Pemerintah Pusat akan membantu pendanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Tapi pengelolaannya tidak bisa melalui swasta, karena nanti tidak banyak yang masuk ke negara.” Kata Rendy. (Pemberitaan DPR RI)