TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan, pengamanan DPR yang masih bolong-bolong.

Di Komplek Parlemen ini meski sudah ada Pamdal, diperiksa identitas dan ada alat deteksi supaya tidak ada bom tapi masih perlu diperketat.

“Pengamanan ini juga perlu dievaluasi. Sudah ada rencana tetapi belum konsisten dijalankan,” ungkap Akom sapaan akrab Ketua DPR saat memberikan sambutan pada acara Press Gathering di Bali, Jumat (7/10) malam lalu.

Soal pengamanan ini pula yang dibahas dalam pertemuan Forum Meksiko, Indonesia, Korea Turki dan Australia (MIKTA) di Tasmania, Kamis (6/10).

“Ini saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban, karena jangan dianggap menghamburkan uang negara,"ungkapnya.

Ini pula perjalanan kedua setelah sebelumnya memimpin Tim Pengawasan Haji ke Arab Saudi,” ujar Akom yang menghadiri forum kerja sama kalangan eksekutif dan legislatif lima negara tersebut.

Ketua DPR yang memimpin Sidang dengan topik Keterbukaan dan Akuntabilitas Parlemen dan Securiity Parlemen menyinggung bahwa pengamanan di parlemen berjalan sangat tertib.

Dimana-mana sangat tertib, semua dikelola dengan baik termasuk keterbukaan pembicaraan disatukan dengan security. Di Australia dijaga betul jangan ada terorisme.

“Jangan sampai di parlemen kemudian di bom.  Menurut saya, benar juga. DPR blong banget bisa saja ada yang mengalihkan tidak hanya bom supermarket tetapi parlemen,” tandas Akom dengan menambahkan bahwa pengamanannya berlapis-lapis bekerja sama dengan tentara dan polisi.

Terkait dengan Keterbukaan Parlemen di Australia sama dengan DPR, ada twiter, you tube, facebook dan website.

Ke depannya dia minta dikelola dengan baik termasuk TV Parlemen.

Soal keterbukaan ini yang menarik, di DPRD Tasmania, ruang balkon ditutup kaca.

Semua proses pembahasan orang luar harus tahu meski tidak mengabaikan faktor keamaman sebab bisa saja orang iseng lempar barang ke ruang rapat.

“Kaya balkon rapat paripurna atau komisi ditutup kaca, tapi proses pembahasan tahu semua melalui layar TV,"kata Akom.

Sedangkan soal anggaran, Akom mengharapkan DPR mulai menerapkan E- Budgeting sehingga kian akuntabel.

Banyak daerah yang sudah mulai, kenapa tidak DPR juga melakukannya.

“Kita lakukan E- Buugeting untuk wujudkan Pemerintah yang bersih (E-Governance)",tutup Akom. (Pemberitaan DPR RI) 

Ketua DPR menyatakan sudah bicara dengan Menpan membuat semacam MOU melakukan kerjasama dengan Kesetjenen, untuk menata DPR tidak memaksimalkan kinerja para anggota DPR,  tetapi juga kesetjenen sebagaisupporting system. (mp), foto : jaka nugraha/hr.