TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Mustaqim mendorong BP3KB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kalimantan Barat membentuk forum-forum yang bisa digunakan untuk meningkatkan rasa empati.

Dari penjelasan kepala BP3KB Kalimantan Barat saya menyimpulkan ada tiga perkara yang selama ini dialami oleh badan tersebut.

Pertama adalah infrastruktur, SDM (sumber daya manusia) dan masalah anggaran. Namun dari tiga masalah yang terpenting dan harus segera dicari solusinya adalah masalah SDM.

“Disini saya melihat peran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kalimantan Barat masih sangat minim. Mereka masih merasa kalau permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cukup ditangani oleh BP3KB saja. Padahal hal itupun bisa dilakukan SKPD lainnya yang mayoritas laki-laki. Hal inilah yang membuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan belum berjalan secara maksimal, meskipun beberapa Peraturan Daerah tentang hal itu sudah dikeluarkan,”papar Mustaqim.

Oleh karena itu, lanjut Politisi dari Fraksi PPP ini, pihaknya berharap agar BP3KB dapat mengadakan forum-forum yang dapat digunakan untuk meningkatkan rasa empati terhadap permasalahan perempuan dan anak.

Dengan kata lain, merubah mindset satker (satuan kerja) di lingkungan pemerintah provinsi sangat penting selain memberikan bimbingan ke masyarakat.

Salah satunya adalah menanamkan bahwa sesungguhnya anak adalah investasi terbesar bangsa ini. Sedangkan perempuan merupakan mitra sejajar laki-laki dalam menunjang pembangunan bangsa.

Sementara untuk masalah infrastruktur, Ahmad Mustaqim menilai bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BP3KB sudah terbilang memadai.

Seperti kantor BP3KB yang sudah tersedia dengan baik, penampungan anak bermasalah dengan hukum juga sudah tersedia.

Sementara dalam hal anggaran, pihaknya memaklumi anggaran yang dimiliki BP3KB sangat minim, karena selama ini masih menggunakan APBD.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sebagai kementerian yang bersifat koordinatif memiliki anggaran yang sangat terbatas.

Namun ia meyakini dengan digelarnya berbagai forum yang melibatkan SKPD Provinsi setempat dan masyarakat, maka apa yang menjadi tujuan dari badan tersebut dapat berjalan dengan baik. (Pemberitaan DPR RI).