TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian terkait adanya kelompok yang ingin menguasai DPR, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan pernyataannya.  

"Bila ada yang menjatuhkan Pak Jokowi secara ilegal, saya membela Pak Jokowi secara terbuka," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Fahri menuturkan tidak adanya prosedur legal menjatuhkan presiden. Sebab, dahulu konstitusi untuk kepentingan penguasa.

"Maka tak ada prosedur pergantian maka orang mencari cara lain, kepung Gedung DPR, paksa mengambil keputusan yang dulu tidak ada keputusan," kata Fahri.

Contohnya, Harmoko yang meminta Presiden ke-2 RI Soeharto mengundurkan diri. Hal itu berbeda dengan saat ini yang memiliki prosedur demokrasi yang jelas.

Fahri pun meminta aparat menjamin aksi berjalan damai.

"Tak perlu ada kecurigaan menjatuhkan presiden, tak mungkin itu, presiden hanya mungkin dijatuhkan bila ada pasal-pasal yang menjatuhkan seperti korupsi, berkhianat kepada bangsa negara dan pidana berat dan lain-lain," kata Fahri.

"Jadwal demokrasi kita lima tahun sudah firm itu, enggak usah takut, saya himbau Pak Jokowi tenang saja," kata Fahri.

Fahri juga mengaku belum mengetahui adanya pengamanan khusus Gedung DPR.Bahkan, Fahri mengatakan DPR merupakan lokasi demo. Oleh karenanya, ia sempat mengusulkan pembangunan alun-alun demokrasi.

"DPR kan tempat demo, lalu kirim utusan, kan enggak mungkin ruang rapat paling banyak 1000, ada tempat duduk partai, gedung DPR gedung rapat, kita dialog," kata Fahri.