Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Berita Parlemen

KTP-el untuk WNA Harus Ditinjau Ulang

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon, menilai pemberian KTP-Elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (

KTP-el untuk WNA Harus Ditinjau Ulang
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Wakil Ketua DPR Fadli Zon 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Fadli Zon, menilai pemberian KTP-Elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (WNA) perlu ditinjau ulang, terlebih lagi jika itu dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Menurutnya, KTP-el filosofinya merupakan identitas untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang permanen.

“Kita juga tidak mengenal double kewarganegaraan. Oleh karena itu, jika dikatakan hal itu sudah sesuai dengan undang-undang, maka akan kita kaji apa memang dalam undang-undangnya seperti itu. Kalau undang-undangnya disalah interpretasikan, kalau perlu undang-undangnya direvisi. KTP-el ya harus untuk Warga Negara Indonesia,” ujar Fadli ditemui usai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Dilanjutkan politisi Partai Gerindra itu, hal ini akan sangat membahayakan jika KTP-el tersebut diberikan kepada WNA, karena bisa disalahgunakan oleh orang tersebut. Misalnya untuk membeli lahan, membuka rekening bank dan lain sebagainya. Terlebih lagi jika jumlahnya berjuta-juta. Bagi seorang WNA untuk menjadi WNI prosesnya sangat panjang.

“Jika pun mau dengan jalan cepat, ya harus memiliki sebuah prestasi tertentu, seperti menjadi juara dunia olahraga tertentu. Itupun harus mendapat persetujuan DPR RI, serta melalui sejumlah test kewarganegaraan. Misalnya harus hafal Pancasila dan lain sebagainya,” ungkap Fadli.

Terkait dengan Pemilu dan lainnya, lanjut legislator dapil Jawa Barat V itu, harus dibereskan dulu hal-hal seperti data ganda, dan data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu agar data-data bermasalah ini tidak ikut Pemilu. Supaya Pemilu nanti benar-benar bersih.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Berita Terkait :#Berita Parlemen

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas