TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha memastikan pihaknya akan memantau perkembangan dari revitalisasi Pabrik Gula Mojo di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 225 miliar. Diproyeksikan pada tahun 2020, produksi gula PG Mojo akan mencapai 4000 TCD (Ton Cane per Day).

“Yang eksisting sekarang adalah 2500 TCD. Oleh karena itu, kita dorong pabrik gula yang lainnya yang berjumlah 46 pabrik juga perlu direvitalisasi dalam rangka swasembada gula, jangan sampai kita impor lagi,” kata Toha saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PG Mojo, Sragen, Jateng, Kamis (14/11/2019).

Toha yakin dengan lahan yang luas dan jumlah PG yang cukup banyak, kebutuhan gula Indonesia akan tercukupi. “Adanya kebijakan politik agar SNI 1 dan SNI 2 yang pernah dipisahkan, sekarang disatukan kembali. Sehingga dengan spesifikasi tersebut kita masih membutuhkan gula impor. Kalau mau impor ya sedikit saja, tidak sebesar yang kemarin-kemarin,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan dirinya telah mengusulkan kebijakan SNI tersebut agar disatukan kembali, karena spesifikasi tersebut mungkin saja sama bagi orang daerah. “Gula yang putih dan agak kuning itu sama saja menurut mereka, sehingga dihitung kembali berapa sih kapasitasnya dan bisa mencukupi atau enggak?” ungkapnya.

Selain itu, Toha menyarankan kepada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX supaya bisa memberikan advokasi kepada masyarakat, khususnya petani tebu agar petani mempunyai pemikiran jika menanam tebu itu mendapatkan keuntungan. Pasalnya selama ini petani yang menanam padi, kemudian baru beralih ke tebu jika hasil panen padi tidak memuaskan. Tebu masih menjadi opsional bagi petani setelah padi.

“Nah bagaimana caranya supaya menanam tebu bisa menjadi pilihan pertama bagi petani. Yang terpenting pertama adalah swasembada gula ini agar bisa dijangkau oleh pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Kedua, bagaimana cara memberikan keuntungan yang lebih kepada petani,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Pemerintah telah menggelontorkan PMN kepada PTPN IX sebesar Rp 1 triliun dan PG Mojo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 225 miliar. Revitalisasi PG Mojo melalui PMN ini jika telah berjalan efektif, ke depannya Komisi VI DPR RI akan mendorong untuk revitalisasi PG lainnya, seperti PG Gondang dan PG Tasik Madu.

“Harapan kita adalah jangan sampai impor gula. Kita harus swasembada gula dengan memberikan keuntungan yang besar kepada petani. Nah bagaimana caranya, PTPN-lah yang mengatur skema tersebut. Kita lihat sampai tahun 2020 nanti, kalau memang tidak efektif, maka akan kita potong (PMN) saja. Tetapi jika efektif, maka PMN untuk PG yang lainnya akan kita dorong,” tutupnya.