TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendorong pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa selesai sesuai target operasi pada Juli 2021 mendatang. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai, Proyek Strategis Nasional KCJB awalnya menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat karena menelan biaya cukup besar sekitar 6 miliar dollar AS dan proses pembebasan lahannya sempat tertunda hingga setahun dari targetnya.

Hal itu terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Direksi PT. KAI, Direksi PT. Wijaya Karya, Direksi PT. Jasa Marga, Direksi Perkebunan Nusantara VIII, Direksi PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Direksi PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) beserta jajarannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2019).

Baca: Buka-bukaan, Krisdayanti Beberkan 3 Penyesalan Selama Jadi Anggota DPR, Singgung soal Pemborosan

Dari laporan Direksi PT. KCIC hingga awal November 2019, progres pembangunan proyek kereta dengan jarak tempuh 142,3 km ini sudah mencapai 36,01 persen. “Kita harapkan komitmen Menteri BUMN yang baru dalam melanjutkan proyek ini agar sukses sesuai target. Kami juga berharap megaproyek KCJB dibangun dengan baik dan benar, agar kelak bisa mengembalikan modalnya yang mencapai sekitar Rp 85 triliun dan tidak menjadi beban berat bagi BUMN kita,” jelas Hekal.

Posisi pembebasan lahan yang awalnya tersendat hampir setahun lamanya, kini sudah mencapai 99,06 persen. Jadi, jadwal masih ditetapkan sesuai target tahun 2021 KCJB bisa beroperasi. "Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah soal pembebasan lahan. Saat inj, kendala terkait administrasi di pengadilan dan negosiasi besaran ganti rugi itu tersisa kurang dari satu persen," tandas politisi Partai Gerindra ini.

Baca: RUU Narkortika Diusulkan Masuk Prolegnas

Hekal juga mengingatkan perihal dampak lingkungan dari proyek KCJB agar jangan sampai menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Legislator dapil Jawa Tengah IX ini ini juga mendorong agar proyek ini tetap menjaga kebersihan perkebunan teh. Nantinya, terdapat empat stasiun yang menyokong jalur kereta cepat ini yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini, dan Stasiun Tegalluar dengan struktur 13 terowongan.

Direktur Utama PT. KCIC Chandra Dwi Putra dalam paparannya menjelaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan akan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung dari biasanya 3 jam 35 menit menjadi hanya 46 menit. “Terkait kendala awal yang dihadapi dalam proses pembangunan soal pembebasan lahan sudah bisa diatasi. Kendala administrasi di pengadilan dan negosiasi besaran ganti rugi itu tersisa kurang dari satu persen," papar Chandra.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (NasDem), dan Anggota Komisi VI DPR RI Adi Satrya Suryo Sulistio (PDI-P), I Nyoman Parta (PDI-P), Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDI-P), Doni Akbar (Golkar), Bambang Patijaya (Golkar), M Husein Fadlulloh (Gerindra), Percha Leanpuri (NasDem), Tomy Kurniawan (PKB), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Herman Khaeron (Demokrat), Anton Suhartono Suratto (Demokrat), Rafli (PKS), Nevi Zuarina (PKS), Nasril Bahar (PAN), dan Primus Yustisio (PAN). (*)