TRIBUNNEWS.COM - Komponen biaya gas bumi sebagai bahan baku pupuk yang terdiri dari gas dan non gas, saat ini menyumbang sekitar 70 sampai 75 persen dari total biaya produksi.

Harga gas merupakan faktor yang signifikan dalam pembentukan Harga Pokok Produksi (HPP). Untuk itu Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai pemerintah harus bisa mengubah mindset.

“Sekarang ini permasalahannya semakin tinggi harga gas, akan berpengaruh terhadap HPP. Seperti yang kita tahu gas itu sulit didapat dan juga harganya tinggi. Tentu harapan kita pemerintah bisa membantu bisnis pupuk di Indonesia dengan mengubah mindset dari upstream menjadi downstream,” jelas Andre usai pertemuan dengan jajaran direksi PT. PG dalam rangka Kunjungan Kerja spesifik komisi VI DPR, di Pabrik Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (16/11/2016).

Baca: Komisi VI Apresiasi Kinerja PT. Petrokimia Gresik

Andre menuturkan selama ini kebijakan SKK Migas hanya bersifat upstream, yaitu kegiatan pencarian sumber (explorasi) dan ektraksi. Sedangkan downstream merupakan pengolahan bahan mentah baik minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi.

“Sebaiknya pemerintah bisa merubah mindset menjadi downstream yang lebih banyak menghasilkan pendapatan serta membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Untuk itu Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendorong diadakannya rapat gabungan antara Komisi VI DPR RI bersama Komisi VII dengan Menteri ESDM, SKK Migas, Menteri BUMN dan PT. Pupuk Indonesia (Persero), untuk menciptakan formulasi, bagaimana kinerja bisnis pupuk di Indonesia ke depannya.

Baca: Legislator Dorong Pemerintah Tetap Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990

Dengan adanya kepastian pasokan gas dan harga gas yang kompetitif ke depan, banyak peluang bisnis yang dapat diciptakan.

“Salah satunya seperti bisnis pabrik metanol yang turunannya begitu banyak, harapan kami tentu pupuk indonesia bisa membangun pabrik metanol juga ke depannya. Sekali lagi kita boleh bekerja sama dengan investor asing tapi pupuk Indonesia harus bisa menjadi pemegang saham mayoritas jangan sampai kita minoritas itu yang akan kita kawal,”  tegas Andre.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pupuk menjadi peran yang strategis dan keberadaannya harus benar-benar dikawal. Politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I ini memastikan, Komisi VI DPR RI turun langsung ke lapangan mengawal dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Baca: Komisi II DPR RI: Jelang Pilkada Serentak, Permasalahan e-KTP Harus Segera Selesai

“Saya rasa banyak solusi yang bisa kita lakukan bersama untuk memperoleh manfaat untuk bangsa dan negara yang lebih besar,” imbuhnya.

Senada dengan Andre, Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga berharap agar pemerintah untuk melakukan moratorium ekspor gas dengan mengutamakan kebutuhan domestik khususnya bagi industri pupuk di Indonesia. Untuk diketahui harga gas sebagai bahan baku pupuk memiliki harga yang tinggi.

Baca: Komisi IX Berjuang Iuran BPJS Tidak Naik

“Yang paling pertama itu adalah harga gasnya harus diturunkan karena pupuk yang diproduksi khususnya di PT. Petrokimia Gresik ini kan subsidi jadi tidak boleh disamakan dengan harga gas yang komersial. Dengan harga yang kompetitif tersebut, industri pupuk kita ke depan bisa mencukupi kebutuhan pupuk para petani, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil-hasil pertanian petani,” tandasnya. (*)