Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Berita Parlemen

Pembangunan Calon IKN Harus Kedepankan Pola Integrasi Konektivitas Merata

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) diimbau untuk mengedepankan pola integrasi konektivitas

Pembangunan Calon IKN Harus Kedepankan Pola Integrasi Konektivitas Merata
TRIBUNNEWS/RIA ANASTASIA
rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) diimbau untuk mengedepankan pola integrasi konektivitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah calon IKN itu.

Jangan sampai, pola integrasi konektivitas yang nantinya diterapkan di wilayah Kaltim, kemudian justru meninggalkan 10 Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial budaya, dan ekonomi.

Hal itu dipaparkan Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca: Kaji Regulasi Penggunaan Skuter Listrik

“Ada yang ingin perlu kami ingatkan kepada Kementerian. Bahwa, jangan sampai nanti pola integrasi konektivitas itu meninggalkan 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim. Jangan sampai kemudian kita membangun pusat pemerintahan Ibu Kota negara, tetapi ada kesenjangan budaya ekonomi dengan 10 Kabupaten/Kota yang lainnya yang ada di Kaltim,” ujar Irwan.

Pada kesempatan yang sama, politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pemindahan IKN nantinya tidak perlu dikhawatirkan.

Baca: Persyaratan Pemilihan Direksi BUMN Masih Sangat Sederhana

Irwan menuturkan, ia percaya kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu mengatasi masalah mengenai anggaran tersebut.

Lebih lanjut, legislator dapil Kalimantan Timur ini mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim setiap tahunnya disampaikan kepada Republik yang kurang lebihnya mencapai angka sekitar Rp 630 triliun dan walaupun hanya 5 persen-nya yang kembali ke daerah, sambung Irwan,  masyarakat Kaltim ikhlas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Ketua Komisi VIII DPR: Negara Boleh Ambil Aset First Travel, tapi Ada Syaratnya

Irwan pun kemudian menutup pemaparannya dengan menyampaikan pepatah Bugis yang pernah disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Sidang Paripurna MPR RI-DPR RI-DPD RI, 20 Oktober lalu.

"Kemudian, yang terakhir saya ingin menyampaikan pepatah Bugis Makassar yang pernah disampaikan Presiden RI, "Pura babbara" sompekku…"Pura tangkisi’ golikku…"Layarku sudah terkembang…Kemudiku sudah terpasang…"Kita bersama Menuju Indonesia maju!,” pungkas Irwan.(*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas