TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat Pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.

"Ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR kepada Pemerintah. Apalagi sebelumnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mensinyalir ada praktek oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas," ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya yang diktup Tribunnews dari laman dpr.go.id, Jumat (29/5/2020).

Baca: DPR Nilai Pemerintah Abaikan Kesimpulan Rapat Penyesuaian Harga Jual BBM

Dugaan ini menurutnya, harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya, dan Pemerintah pun dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika memang ada campur tangan mafia migas, maka DPR harus segera bertindak dengan membuat panitia khusus (Pansus) sebagai sarana konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan tersebut.

"Pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap Pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina.

Baca: Harga BBM Belum Turun, PKS Bakal Galang Dukungan Bentuk Pansus

Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah per bulan nya," paparnya.

Dengan kata lain, politisi Fraksi PKS ini berharap pemerintah tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari rakyatnya yang saat ini sedang mengalami kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19. (*)