DPR telah menyetujui kebijakan fiskal 2021 tersebut, sebagai momentum dalam melakukan penguatan dan penajaman APBN, khususnya dalam melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP, reformasi TKDD, reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosia

Catatan penting untuk pemerintah tentang penanggulangan Covid-19

Terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan covid-19 dan dampaknya, yakni:

-Mempercepat efektifitas penyerapan anggaran penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral dan pemda, serta dukungan UMKM.

-Memmperkuat dan mempertajam program perlindungan sosial dan pemberdayaan rakyat yang diarahkan pada 40% masyarakat terbawah agar tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

-Meningkatkan sinergi kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan DTKS secara berkesinbungan.

Menurut Puan, pimpinan DPR, melalui rapat konsultasi bersama BPK, telah mendukung upaya BPK untuk memitigasi penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Terkait pembatalan pengiriman jemaah haji 2020

Menyoal keputusan Pemerintah yang membatalkan pengiriman jamaah haji tahun ini, DPR dapat memahami keputusan tersebut, meskipun seharusnya dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPR.

Dengan begitu, Puan berharap Badan Pengelola keuangan Haji (BPKH) dapat mengelola secara optimal dana setoran jemaah haji dan nilai manfaat yang sudah ditetapkan.

Uji kelayakan Deputi Gubernur BI dan Tingkatkan Kerja Sama Bilateral

Pada Masa Sidang IV tersebut, DPR juga telah melakukan uji kelayakan Deputi Gubernur BI dan memberikan pertimbangan terhadap 32 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat serta 6 Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Grup Kerja Sama Bilateral DPR pun telah melakukan beberapa pertemuan dengan perwakilan negara mitra untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang.

"DPR juga terus berupaya berkontribusi dalam melakukan diplomasi bagi kepentingan nasional Indonesia di forum internasional melalui fungsi diplomasi parlemen," tambah Puan.