TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menilai RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Joko Widodo sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen Pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Hanya, menurut Muhaimin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

“Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami (Rapat Paripurna DPR RI). Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” kata Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2020 lalu secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural.

Tujuannya, meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi. Dengan modal itu semua, ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat, tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumber daya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.

Lebih lanjut Gus Ami menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot Pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia. Pembangunan manusia harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.

“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Gus Ami mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan  untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun. Selain itu untuk Dungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Menurut Gus Ami, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” imbuh Gus Ami.   

Ke depan, menurut Gus Ami, dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara.

“Sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, RAPBN 2021 ini baru akan bermakna ketika ia berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Gus Ami.

Baca: Komisi XI Pertanyakan Efektivitas Peluncuran Uang Pecahan Rp 75 Ribu

Lebih lanjut, Gus Ami menegaskan bahwa  tujuan utama sebuah RAPBN sesungguhnya adalah terciptanya kesejahteraan dan keadilan sebagai tujuan utama bernegara. Menurut Gus Ami, pembangunan harus mampu menjunjung tinggi dimensi-dimensi keadilan, pemerataan, kemanusiaan, kemandirian, harkat, martabat dan kesejahteraan secara menyeluruh.