TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan pagu indikatif untuk Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2022 sebesar Rp14,51 triliun. Pagu indikatif ini berdasarkan surat bersama pagu indikatif Nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021.

"Mestinya anggaran Kementan tetap di atas Rp30 triliun seperti 10 tahun terakhir sebelum tahun 2020. Anggaran Kementan pernah mencapai antara Rp32 tiliun hingga Rp33 triliun, itu belum subsidi pupuk yang angkanya bisa lebih besar. Mengingat sektor ini sangat produktif meski dalam kondisi pandemi termasuk dalam sejarah Indonesia, ketika krisis pun sektor pertanian sangat bertahan," kata Akmal dalam berita rilisnya, Selasa (8/6/2021).

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa negara ini pernah mengalami krisis moneter yang kemudian sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Inflasi terjadi cepat, pesat dan tinggi. Pengangguran mendadak besar karena banyak sektor usaha terpukul dan terpuruk jatuh.

Ia mencontohkan krisis moneter 1997-1998 yang menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. Ia menyebut, di saat pandemi yang juga memukul berbagai sektor usaha pun, ada peran sektor pertanian sebagai sektor penyangga (buffer sector) di masa krisis.

Ia menekankan, sektor pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Karena menjadi penopang ketahanan pangan, maka bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan untuk bertahan hidup saja, tapi juga menjadi pemeran penting dalam menjaga asupan gizi masyarakat.

"Kita dapat memperhatikan betapa pentingnya sektor pertanian ini kita utamakan dengan memberi porsi yang terbaik dari APBN kita. Krisis moneter 1997/98 meninggalkan generasi yang mengalami stunting dan malnutrition yang cukup parah di kalangan anak-anak dan ini mempunyai dampak permanen. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dua kali dalam menghadapi krisis dengan mengabaikan sektor pertanian dengan cara memangkas lebih separo anggaran yang pernah ada di Kementerian Pertanian," ucapnya mengingatkan.

Akmal menyatakan, begitu pentingnya sektor pertanian ini perlu menjadi andalan program pemerintah beberapa di antaranya adalah belum ada kepastian kapan berakhirnya pendemi Covid-19 ini. Selain itu, lanjut dia, perdagangan internasional di sektor pertanian sedang terganggu yang ditunjukkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian, seperti yang dilaporkan oleh WTO. 

Produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selam ini dengan mudah diselesaikan dengan cara mudah dalam bentuk importasi pangan.

Wakil Rakyat asal Bone ini juga menerangkan akan pentingnya sektor pertanian untuk mengatasi kemisinan di pedesaan. Selama ini, ia menganggap, kemiskinan sangat intens di pedesaan yang menyumbang besar tingginya angka kemiskinan.

Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Aktivitas ekonomi di pedesaan yang paling cocok adalah sektor pertanian.

"Saya berharap ada pertimbangan lagi akan anggaran pertanian dalam bentuk APBN tahun 2022 ini. Karena petanian ini bagian penting dari sistem penyediaan pangan. Di saat krisis, sektor pertanian dapat menjadi jaring pengaman sosial (sosial safety net) alamiah. Bahkan, sektor pertanian, di kala normal pun, masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis, seperti krisis ekonomi atau krisis akibat pandemi seperti ini," tutup Andi Akmal Pasluddin. (*)